Kades dan Perangkat Desa Diperiksa

Kades dan Perangkat Desa Diperiksa

ILIR TALO, BE - Aksi demo puluhan warga Desa Paluah Terap, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma yang menuntut Kades Su mundur dari jabatannya bulan lalu direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Inspektorat Kabupaten Seluma menjadwalkan pemeriksaan Kades serta perangkat desa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan permusyawaratan desa (BPD).

“Kita hanya mendapatkan tembusan surat pemeriksaan dari Inspektorat. Pada Kamis (10/3) dan hari ini perangkat desa termasuk Kades serta perangkat BPD ikut menjalani pemeriksaan,” sampai Kabag Hukum Sekretariat Pemda Seluma Mirin Ajib SH MH kepada BE kemarin (11/12).

Inspektorat juga diperkirakan melakukan pemeriksaan ke lapangan dalam menindak lanjuti laporan warga yang menghendaki Kadesnya diberhentikan tersebut. Termasuk menindak lanjuti beberapa laporan warga mengenai hal lainnya. Sebelumnya Inspektorat juga telah memeriksa warga yang telah melakukan aksi unjuk rasa bulan lalu. Hanya saja, hasil dari pemeriksaan itu belum bisa disimpulkan masih harus dirahasiakan.

“Diberhentikan atau tidaknya Kades tersebut tergantung dari pemeriksaan yang telah dilakukan, baik warga, BPD dan perangkat desa termasuk Kades sendiri,” terangnya.

Warga Desa Palua Terap menuntut Kadesnya Su diberhentikan dari jabatannya. Termasuk juga sekretaris desa dan bendahara desa.

Warga menilai Kades dan perangkatnya tersebut tidak mampu menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat, termasuk adanya dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang tidak transparan dihadapan warga. Serta berbagai kebijakan Kades yang dinilai merugikan masyarakatnya. Kades bersangkutan dalam menjalankan pemerintaha dirasakan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada masyarakat banyak.

Selain itu warga juga menginginkan adanya kejelasan dari Pemerintah Desa Paluah Terap mengenai penggunaan DD dan ADD. Dana bernilai puluhan juta rupiah itu dinilai tidak jelas arah penggunaannya. Warga sudah pernah meminta pertanggungjawabannya Kades terkait DD dan ADD itu akan tetapi hingga saat ini belum ada jawaban pasti.

“Kami sudah mengingatkan dan memberikan teguran keras tahun lalu, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Tingkah laku Kades semakin tidak pro rakyat,” tegas Ketua BPD Paluah Terap Nizar.

“Hingga saat ini kami tetap menuntut agar Kades desa kami untuk diberhentikan lantaran kinerjanya yang tidak bagus,” bebernya.(333)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: