RM Prioritaskan Penataan Birokrasi

BENGKULU, BE - Setelah dilantik oleh Presiden Ir H Joko Widodo Jumat (12/2) besok, Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH dan wakilnya Dr H Rohidin Mersyah MM langsung tancap gas untuk bekerja. Senin (15/2) RM langsung mengawali kerjanya dengan memimpin apel akbar di halaman Kantor Gubernur Bengkulu dan dilanjutkan silaturahmi dengan semua pejabat, PNS dan  honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur terpilih, Rohidin Mersyah. \"Kami akan langsung bekerja menjalankan visi dan misi yang kami tawarkan saat kampanye beberapa waktu lalu. Hanya saja yang paling dipriotaskan untuk jangka waktu pendek adalah penataan birokrasi menjadi lebih baik,\" kata Rohidin, kemarin. Meski sudah berkomitmen untuk menata birokrasi, namun Rohidin masih enggan menyebutkan apakah akan menggelar mutasi besar-besaran atau tidak. Karena ia mengaku tidak mau menabrak aturan dalam mengambil kebijakan. Rohidin pun memastikan bahwa jadwal pelantikan kemungkinan tidak akan berubah lagi. Karena pihaknya sudah mendapatkan undangannya dari pihak Istana Presiden bahwa pelantikan dilakukan tanggal 12 Februari pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Gubernur terpilih Ridwan Mukti juga belum mau menyampaikan pengertian penataan biorakrasi yang akan dilakukannya. Sebab, kata RM, ia belum dilantik dan kekuasaan belum ada ditangannya. \"Kalau masalah mutasi, itu kita bicarakan nanti setelah dilantik. Kalau sekarang kan kekuasaan belum ditangan, jadi saya belum mau membicarakan masalah itu,\" kata RM usai menghadiri sidang paripurna istimewa pengumuman gubernur dan wakil gubernur terpilih di DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini. RM juga membantah telah memanggil pejabat eselon II Pemprov secara satu per satu ke kediaman pribadinya seperti yang santer disebutkan di kalangan PNS Pemprov. \"Saya tidak pernah memanggil pejabat ke rumah saya, dan memang saya tidak mau melakukan itu. Saya akan profesional dan tidak mau menciderainya,\" bantah RM. Ia justru menerangkan bahwa kepala daerah seperti gubernur berbeda jauh dengan presiden. Sebab, presiden  langsung bisa menyusun kabinetnya yang bertugas untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahahan, sedangkan gubernur/bupati/walikota hanya mengandalkan para pejabat yang berasal dari PNS. Pengangkatan dan penurunannya pun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. \"Mau tidak mau atau suka tidak suka, saya harus menggunakan para pejabat yang ada saat ini. Karena kewenangan gubernur itu berbeda dengan presiden, karenanya isu penyusunan kabinet yang disebutkan itu saya tegaskan tidak ada,\" paparnya. Selain akan menata birokrasi, RM juga mengaku akan membuat terobosan-terobosan besar untuk membangun Provinsi Bengkulu 5 tahun kedepan. Hanya saja ia belum bersedia menyampaikan terobosan tersebut dengan dalih belum sah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu. \"Kurang pas kalau saya sampaikan sebelum pelantikan. Nanti setelah dilantik saya akan menggelar konferensi pers dan semua teman-teman media akan saya undang untuk menyampaikan program-program saya itu,\" tutur mantan Bupati Musirawas 2 periode ini. Pelantikan Bupati di Gedung STQ Sementara itu, informasi yang diperoleh BE sore kemarin menyebutkan bahwa pelantikan 7 pasang bupati dan wakil bupati akan dilakukan secara serentak oleh Ridwan Mukti di Gedung STQ Air Sebakul Kota Bengkulu. Jadwalnya tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan Mendagri, yakni Rabu, 17 Februari 2016. Adapun 7 bupati dan wakil bupati yang akan dilantik itu adalah Choirul Huda-Haidir SIP (Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko), Ir Mi\'an-Ari Septia Adinata    (Bupati dan Wakil Bupati BU), Hidayatullah Sjahid-Netti Herawati (Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang),  Rosjonsyah - Wawan Fernandes    (Bupati dan Wakil Bupati Lebong),  Ahmad Hijazi-Iqbal Bastari (Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong),  Bundra Jaya - Suparto (Bupati dan Wakil Bupati Seluma) dan Dirwan Mahmud-Gusnan Mulyadi (Bupati dan Wakil Bupati BS). Sedangkan Pauzi dan Hj Yulis Suti Sutri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaur terpilih akan dilantik pada Juni mendatang. Hal itu dikarenakan masa jabatan Hermen Malik dan Yulis Suti Sutri berakhir Mei 2016 besok.(400)

Sumber: