Banyak Pejabat Tak Paham Wilayahnya

BENGKULU, BE – Bukan hanya para Camat saja yang tidak mengerti mengenai birokrasi, namun para pejabat pemerintahan mulai dari gubernur, bupati/walikota hingga Camat, lurah dan kepala desa juga banyak yang tidak memahami daerah yang dipimpinnya. Ketidakpahaman ini juga yang menjadikan pembangunan berjalan ditempat, bahkan terjadi kemunduran. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat melakukan kunjungan kerja di Bengkulu, Kamis (21/1). Untuk itu, menteri asal PDI Perjuangan ini menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintahan di Provinsi Bengkulu, mulai dari gubernur hingga ke lurah dan kepala desa untuk mengetahui karakteristik daerahnya. \"Yang perlu dipahami adalah apakah daerah yang dipimpinnya rawan bencana atau, kondisi infrastrukturnya seperti apa dan karakter masyarakatnya bagaimana. Jika tidak mengetahuinya, maka daerah itu akan sulit untuk berkembang,\" tegas Tjahjo. Selain itu, lanjutnya, hal penting lainnya juga harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan ditingkat bawah adalah jumlah penduduknya yang terdiri dari jumlah laki dan jumlah perempuan, berapa kepala keluarga yang masuk kategori miskin dan apa mata pencahariannya. Semuanya harus detail agar bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. \"Kalau jumlah warganya saja tidak tahu, bagaimana kalau ada penambahan baru yang datang dari luar. Tahunya tiba-tiba sudah buat masalah, kan repot kalau seperti itu,\" ungkapnya. Menurut anggota DPR RI 6 periode ini, seorang pejabat yang tidak paham wilayahnya sungguh keterlaluan. “Pahami wilayah kerja, jangan hanya senang mendapatkan laporan. Silakan cek dan amati mengenai segala kemungkinan,\" ujarnya. Khusus untuk Provinsi Bengkulu yang berhadapan langsung dengan laut lepas, yakni Samudera Hindia dan memiliki panjang garis pantai 525 KM, menurutnya memang memiliki potensi bencana. Untuk itu, ia meminta pejabat jangan lalai dan lengah. “Pejabat harus selalu siap siaga atas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam waktu cepat. Begitupula petugas keamanan, untuk selalu siap dan memiliki kemampuan dan sumber daya yang baik. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, langsung bisa bergerak,” paparnya. Mendagri mencontohkan, Presiden RI baru-baru ini menggelar rapat terbatas mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi 2015 lalu sehingga menyebabkan sejumlah daerah berasap. “Untuk tahun 2016 ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan. Ada titik api yang potensi kebakaran, langsung bergerak cepat dan padamkan. Jangan sampai menunggu besar baru dipadamkan,” ujarnya. Kembali ditegaskannya, saat ini pemerintah dibawah nahkoda Joko Widodo memang untuk bekerja maksimal untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara ini menjadi negara yang kuat dan negara yang memiliki jati diri sebagai bangsa. “Butuh kerjasama semua komponen untuk mewujudkannya, baik sipil, militer dan semua elemen yang ada untuk saling mendukung demi mencapai kemajuan yang kita cita-citakan,” pungkas pria yang doyan makan durian ini.(400)

Sumber: