THR PNS Beratkan APBD

BENGKULU, BE - Rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri sebesar sebulan gaji kepada PNS Pemprov dinilai memberatkan APBD Provinsi Bengkulu. Pasalnya, angka satu bulan gaji PNS bukan angka yang kecil karena jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini jumlahnya lebih dari 7.150 orang. Selain itu, para PNS juga banyak mendapatkan tunjangan, seperti tunjangan daerah yang diberikan setiap tahunnya, gaji ke-13, tunjangan uang makan, tunjangan honor setiap kegiatan dan berbagai tunjangan lainnya yang menguras sebagian besar uang rakyat tersebut.  \"Sebenarnya THR itu adalah kebijakan pimpinan daerah yang sumbernya tidak mesti harus dari APBD, bisa dari koperasi atau insentif dari kepala daerah. Karena kalau berbicara penghasilan PNS, jumlahnya sudah cukup besar jiak diakumulasikan,\" ungkap Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Mulyadi Usman MPd kepada BE, kemarin. Menurutnya, jika PNS diberikan berbagai tunjangan dan diberikan honor setiap kegiatan, lantas apa gunanya memberikan gaji bulanan PNS tersebut, karena setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu mendapatkan honor yang jumlahnya juga terbilang besar setiap kegiatan. \"Saya secara pribadi menolak THR sebulan gaji tersebut, karena tidak seimbang dengan pekerjaan PNS itu sendiri,\" tegas anggota dewan dari Golkar Dapil Manna dan Kaur ini. Selain itu, Mulyadi juga mengaku selama 38 tahun ia menjadi PNS belum pernah menerima THR sebesar satu bulan gaji, melainkan hanya standar THR antara Rp 300-400 ribu. \"Kecuali anggarannya dari pusat dan memang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kalau masih menggunakan APBD, kita akan berpikir ulang, karena untuk membangun infrastruktur saja kita masih sangat kekurangan anggaran karena APBD kita masih sangat minim sekali,\" paparnya. Senada juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, Sri Rezeki SH. Ia mengaku setuju dengan kebijakan tersebut asalkan anggarannya tersedia dan APBD Provinsi Bengkulu mampu menyediakan. Tapi kalau masih morat-marit seperti kondisi saat ini, Politisi PDIP ini pun menyarankan agar mengkaji ulang. \"Kalau APBD kita mampu memang tidak masalah, mudah-mudahan dengan THR itu para PNS kita bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarganya dengan sukacita,\" ujarnya. Namun demikian, ia mengaku untuk saat ini jangankan untuk membayar THR sebulan gaji, untuk memberikan gaji bulanan yang sudah menjadi ketentuan negara saja APBD Provinsi Bengkulu terseok-seok. Terlebih saat ini kondisi perekonomian global tidak menguntungkan, bahkan pertumbuhan ekonomi juga berjalan jauh dibawah target. \"Yang jelas usulan anggarannya belum kami terima, jikapun nanti ada, maka akan dilakukan mendalam agar kebijakan tersebut merugikan masyarakat luas yang membutuhkan berbagai pembangunan infrastruktur dasar,\" tukasnya. (400)

Sumber: