Rp 20 Miliar untuk Enggano

BENGKULU, BE - Mempercepat pembangunan di pulau Enggano sebagai pulau terluar di Provinsi Bengkulu. Pemprov menganggarkan pembangunan untuk daerah itu senilai Rp 20 miliar pada tahun ini. \"Aspirasi terhadap warga disana sudah ditindak lanjuti. Muncul kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar terutama jalan, kesehatan dan pendidikan. Tadi sudah berkomunikasi dengan Kepala Bappeda, pada tahun dialokasikan dana itu,\" kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Drs H Asnawi A Lamat MSi, belum lama ini.

Dipastikan bahwa jumlah anggaran ini sudah diusulkan dan disahkan oleh DPRD Provinsi. Namun ia menambahkan, besaran anggaran ini kemungkinan akan ditambah dengan dana APBN untuk seiiring dengan rencana akan dibangunnya pelabuhan dan bandara perintis di kawasan kepulauan yang menjadi salah satu pulau terluar dari 92 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. \"Pemerintah pusat juga akan berperan dalam pembangunan di Enggano sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang semakin adil, merata dan kesenjangan dapat diperkecil,\" tukasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu M Sis Rahman SSos mengatakan komisinya sudah mendapatkan laporan dari warga Enggano bahwa pembangunan di daerah itu masih sangat minim. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pulau tersebut cukup besar. Semestinya tidak hanya Pemprov saja, Pemkab Bengkulu Utara juga mengucurkan dana ke Enggano agar pembangunan yang dilaksanakan kabupaten merata.\"Informasinya, anggaran itu diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan sarana pendukung kehidupan warga seperti alat tangkap nelayan. Namun beberapa bangunan pemerintah tidak bisa dimanfaatkan seperti pabrik es balok dan perumahan transmigrasi tidak terurus dengan baik, sementara jalanan pun sudah banyak yang rusak,\" ketusnya.

Kondisi Pulau Enggano saat ini masih terisolir. Terdapat sekitar 2.892 warga  menetap di  6 desa, antara lain Desa Banjarsari, Desa Meok, Desa Apoho, Desa Malakoni, Desa Kaana, dan Desa Kahyapuh. Namun di desa tersebut belum ada layanan listrik. Hanya sebagian warga yang memiliki tenaga surya.  Warga pernah dijanjikan bantuan tenaga surya oleh pemerintah, namun kenyataannya hingga saat ini belum diwujudkan. Mirisnya lagi, untuk komunikasi baru di Desa Malakoni dilayani sinyal salah satu provider, sedangkan di desa lainnya sama sekali tidak ada sinyal. \"Warga sangat kesulitan untuk berkomunikasi, apalagi dengan dunia luar,\" kata Kades Kahyapu Surnat. (cw1)

Sumber: