Wagub: Hati-hati Jangan Selewengkan Dana Hibah

BENGKULU, BE - Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan B Najamudin memberikan peringatan kepada penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan instansi lain, khsususnya yang bersentuhan langsung dengan dana hibah. Sebab, dana hibah tersebut merupakan potensi masalah bila pengelolaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini mengingkat dana hibah yang dianggarkan melalui Rancangan APBD 2015 cukup besar, mencapai Rp 327,4 Miliar. Sultan menyebutkan, jika dana hibah tersebut dikelola tidak sesuai aturan, maka bersiap-siaplah untuk merasakan akibatnya. \"Dana hibah ini memang sangat rawan disalahgunakan, buktinya dimana-mana dana hibah ini bermasalah dan berujung pada kasus hukum,\" katanya. Karena itu, ia berharap pengelola dan hibah tersebut tidak membuka ruang untuk munculnya masalah sehingga setelah tahun 2015 berakhir, maka tidak ada pejabat yang tersandung. \"Saya yakin teman-teman di eksekutif telah telah memikirkan bahwa kegiatan dengan menggunakan dana hibah ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu,\" ujarnya. Untuk itu, ia meminta semua pihak seperti anggota DPRD Provinsi Bengkulu, media massa, LSM dan semua komponen masyarakat untuk ikut mengontrol dan mengawasi penggunaan dana hibah tersebut. \"Mari kita sama-sama mengontrolnya agar dana hibah betul menyentuh kepentingan masyarakat, karena hibah ini bukan untuk dihambur-hamburkan,\" ajaknya. Terkait dengan usulan anggaran untuk kegiatan lainnya, ia meminta anggota DPRD Provinsi Bengkulu melakukan pembahasan dengan detail bersama SKPD mitranya, jika programnya dinilai pro rakyat, Sultan pun meminta agar anggota dewan tidak mempermasalahkannya. \"Pada intinya program itu harus mempriotraskan kepentingan masyarakat. Jika berpihak kepada rakyat, silahkan disetujui, jika tidak pro rakyat, silahkan dibahas ulang,\" pintanya. Selain itu, mantan senator ini juga meminta saat pembahasan nantinya adalah titik temu atau kesepakatan antara eksekuti dengan legislatif. Sebab, jika berseberangan maka program tersebut tidak akan berjalan maksimal. \"Upayakan harus ada titik temu antara SKPD dengan DPRD. Kalau tidak, nanti sayang penganggaran kita tidak maksiumal. Apalgi sekarang ini kan uang yang mengikuti fungsinya, bukan asal program saja,\" ujarnya. Sultan mengaku berbagai permintaan dan harapan itu disampaikannya, karena ia tidak terlibat langsung dalam pembahasannya. Mengingat ia  tidak sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga ruang geraknya pun terbatas. \"Karena saya tidak terlibat langsung dalam TAPD, makanya saya berharap teman-teman anggota  DPRD ini agar membuat program memang tepat guna, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu ini,\" pungkasnya.(400)

Sumber: