Acara Antisipasi Kamtibmas, Bahas RAPBD 2015

Acara Antisipasi Kamtibmas,  Bahas RAPBD 2015

\"dialog KOTA  MANNA, BE – Ada hal menarik dalam acara antipasti  ganguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas) di aula Mapolres Bengkulu Selatan (BS), Rabu (10/12) kemarin. Pasalnya  dalam acara tersebut, bukan membahas hal-hal yang yang harus dipersiapkan dalam pengamanan Hari Natal dan tahun baru, namun peserta pertemuan sibuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Pembahasan tersebut mulai terlihat semenjak Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE dalam sambutannya, sekaligus membuka acara  dialog tersebut. Pasalnya, saat itu Bupati BS meminta DPRD BS untuk segera mengesahkan RAPBD 2015. Menurut dia, jika APBD 2015 tidak disahkan  per 31 Desember 2014, maka BS terancam tidak akan mendapat insentif daerah sebesar Rp 20 M dari pemerintah pusat. Padahal, dengan tambahan dana tersebut akan dapat menambah biaya untuk pembangunan di BS. “Saya berharap dewan dapat segera mengesahkan APBD 2015 sebelum tahun 2014 berakhir,” pinta Reskan. Permintaan Bupati BS ini pun  pada saat sesi tanya jawab, langsung dikritik oleh anggota DPRD BS, H Saripudin Sabana SH. Menurut lelaki yang juga menjabat Ketua Partai Nasdem BS itu, lambannya pembahasan RAPBD 2015 tersebut lantaran  dalam RAPBD defisit anggaran terlalu tinggi. Hal ini karena banyaknya usulan pembangunan, ditambah lagi besarnya dana yang diusulkan pihak eksekutif untuk pembangunan jalan dua jalur. Ditambah lagi pada saat pembahasan belum ada titik temu antara badan anggaran (banggar) DPRD BS dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dana yang akan dipangkas untuk menekan defisit tersebut. “Dalam aturan defisit, maksimal 6 persen dari anggaran pendapatan, atau Rp 50 M. Sedangkan  kita mencapai Rp 108 M, seharusnya Bupati tidak menyalahkan dewan kenapa pembahasan RAPBD lamban,” ujar politikus yang pernah menjadi anggota DPRD BS pada periode 2004-2009 itu. Sedangkan Wakil Ketua I DPRD BS, Susman Hadi SP MM, mengatakan, dalam pembahasan RAPBD 2015, juga harus diperhatikan kebutuhan  masyarakat yang paling mendesak, seperti kebutuhan pembangunan jalan untuk warga tiga, yakni Kembang Seri, Cinto Mandi dan Telaga Dalam, Pino Raya. Pasalnya mereka mengancam tidak akan menyalurkan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015. Begitu  juga kebutuhan warga Kecamatan Seginim akan penambahan debit air irigasi, agar semua sawah petani bisa diairi dan usaha kolam air deras tetap jalan.  Jadi, Susman juga meminta Bupati BS agar  dapat mengakomodir  kebutuhan prioritas tersebut. “Agar tahu mana program yang pro rakyat dan mana yang tidak, sebaiknya  pembahasan  RAPBD 2015 dilakukan uji publik, sebab selama ini warga BS seakan menyalahkan dewan jika pembahasan RAPBD lamban, sehingga tahu apa yang menyebabkan lambannya pembahasan RAPBD,” tantang  lelaki yang pernah menjabat Ketua DPRD BS periode 2009-2014 itu. Adapun Ketua DPRD BS, Yevri Sudianto, dalam kesempatan kemarin mengakui jika selama ini defisit anggaran mencapai Rp 108 M. Hanya saja,  sambung dia, saat ini angka defisit itu sudah berhasil dipangkas  sebesar Rp 28 M. Untuk itu, kata Yevri, TAPB dan Banggar akan terus melakukan pembahasan  RAPBD agar angka defisit terus menurun sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlalu. “Kami terus melakukan pembahasan RAPBD, saat ini defisit sudah turun menjadi Rp 80 M, kami akan terus melakukan pembahasan dengan pemangkasan program yang lain agar bisa lebih rendah lagi,” terangnya. Melencengnya pembahasan dari tema, Kapolres BS meminta agar acara sesuai tema. Namun dalam kesempatan itu juga, dirinya meminta DPRD BS tidak memangkas dana pengamanan Pilkada sebagaimana yang sudah diajukan pihaknya. Jika nanti dana yang dianggarkan terlalu kecil atau tidak ada sama sekali, Kapolres khawatir, anggota Polres yang dilibatkan dalam pengamanan  PIlkada tidak dapat bekerja maksimal, sehingga kamtibmas saat Pilkada sulit dijaga. “Kami harap anggaran yang kami ajukan tidak ada pemotongan, jika pengamanan yang kami lakukan tidak seimbang dengan anggaran, kami pun tidak dapat menjamin  mampu menciptakan Pilkada yang kondusif,” ungkapnya tanpa mau menyebutkan besaran usulan dana untuk pengamanan tersebut. Mendapat serangan dari DPRD BS terkait harapannya agar  APBD 2015 segera ketuk palu, Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE pun  terlihat emosi. Menurutnya, tingginya angka defisit, dikarenakan, semua usulan masyarakat  untuk pembangunan diusulkan dalam RAPBD 2015. Hanya saja jika  semua program tidak bisa diakomodir karena anggaran yang terbatas. Reskan mengharapkan, meskipun adanya pemangkasan anggaran, tetap memprioritaskan program yang utama. Begitu juga dengan pembangunan jalan dua jalur, diakuinya jika hal itu untuk memperindah wilayah Kota Manna sebagai pusat pemerintahan. Namun jika anggaran kurang, dirinya mempersilakan  dananya dipangkas. “Tingginya defisit, bukti kami semangat untuk membangun, namun jika dana terbatas silakan dipangkas dengan tetap memprioritaskan program yang lebih penting,” katanya.(369)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: