Pertanyakan CPNS, DPRD Panggil BKD

BENGKULU, BE - Tidak puas dengan hasil perekrutan CPNS tahun 2014 ini karena ada beberapa peserta yang mendatangi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu kemarin siang (9/12) mengundang BKD Provinsi Bengkulu sebagai panitia pelaksana tes CPNS. Komisi I yang diketuai Khairul Anwar BSc ini mempertanyakan proses penentuan kelulusan dari Panselnas terkait adanya peserta yang memperoleh nilai tinggi tapi tidak lulus, sedangkan peserta yang mendapatkan nilai rendah justru dinyatakan lulus. \"Selama ini hanya kami mendapatkan informasi mengenai kelulusan CPNS ini bahwa ada masalah hingga peserta mendatangi Panselnas, sekarang kami ingin mendengarkan langsung dari BKD,\" kata Anggota Komisi I, Drs H Mulyadi Usman MPd. Mendapati hal itu, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir BKD, Drs H Tarmawi MSi memaparkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya peserta yang lulus pada formasi pilihan ketiga, padahal sebelumnya ada edaran MenPAN yang mengatakan bahwa penentuan kelulusan diprioritaskan formasi pilihan pertama. Namun setelah pihaknya bersama 2 orang peserta yang tidak lulus mendatangi Panselnas dan bertemu dengan Asisten Deputi SDM dan Aparatur, Arizal, mendapatkan penjelasan bahwa berdasarkan hasil rapat Panselnas 20 November lalu, bagi peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada formasi pilihan pertama dan kedua, maka formasi pilihan ketiganya dijadikan sebagai formasi pertama. \"Itulah dasar Panselnas meluluskan peserta atas nama Ekawati Juni Astuti itu, padahal ia diketahui TMS pada formasi pertama dan kedua,\" ungkapnya. Namun sayangnya, Panselnas sendiri tidak menyampaikan kepada panitia daerah terkait hasil rapat tersebut. Akibatnya, ketika ada protes atau keberatan dari peserta lain, pihaknya sendiri tidak bisa memberikan penjelasan. \"Awalnya kami juga terkejut, kok peserta yang TMS pada formasi pertama dan kedua bisa lulus di formasi yang ketiga. Kalaupun lagi mempedomani surat edaran MenPAN tentang kelulusan diprioritaskan pilihan pertama, kenapa peserta lain yang memperoleh nilai tinggi tidak diluluskan pada formasi kedua atau ketiga,\" terangnya. Selain itu, Tarmawi juga menjelaskan bahwa Panitia Daerah (BKD, red) hanya melaksanakan tes, sedangkan perangkingan hingga penetapan kelulusan semua kewenangan Panselnas. Karenanya, jika terjadi masalah pihaknya mendatangi Panselnas untuk meminta penjelasan. \"Dalam pertemuan dengan Panselnas itu, mereka menyampaikan jika ada peserta atau pihak lain yang kurang puas dengan hasil CPNS tersebut untuk dapat menyampaikan keberatan langsung ke Panselnas, bukan kepada BKD,\" ujar Tarmawi. Setelah mendengar penjelasan dari pihak BKD tersebut, Komisi I berencana untuk mendatangi KemenPAN dalam waktu dekat ini dengan tujuan mempertanyakan penentuan kelulusan itu. \"Penjelasan dari BKD sudah kita dapatkan, nanti kami akan mendatangi Panselnas untuk mempertanyakan hasil rapat yang tidak diberitahukan kepada BKD ini,\" kata Mulyadi. Ia juga mengaku sangat menyayangkan sikap Panselnas yang terkesan diktator tersebut, termasuk merubah aturan dibelakang hari tanpa memberitahukan kepada panitia daerah.  \"Kita sangat menyayangkan kebijakan Panselnas yang menggelar rapat secara diam-diam mengenai penentuan kelulusan, setelah itu hasil rapat yang katanya digelar 20 November 2014 itu pun tak disampaikan kepada BKD sebagai panitia pelaksana yang paling bertanggungjawab di daerah,\" tambahnya. Meski kedatangannya tidak merubah hasil kelulusan yang sudah ditetapkan, Politisi PDIP ini berharap ke depan Panselnas dan Panitia Daerah selalu bersinergi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berimplikasi pada protes atau keberatan dari peserta. \"Nanti kita lihat apa penjelasan dari Panselnas yang tidak memberitahukan kepada BKD terkait hasil rapat yang mereka lakukan itu. Jangan-jangan rapat itu tidak pernah dilakukan,\" tukasnya.

Surati MenPAN dan DPR Sementara itu, salah satu peserta yang kecewa dengan sistem penentuan kelulusan tersebut, Harliansyah sudah melayangkan surat sebagai bentuk keberatannya kepada MenPAN Yuddy Chrisnandi dan Komisi II DPR RI. Surat berisi tentang penentuan kelulusan yang dinilainya tidak fair, karena diduga Panselnas terkesan tidak transparan dalam menetapkan nama-nama peserta yang lulus. \"Paling tidak MenPAN dan DPR tahu tentang perekrutan CPNS tahun ini, karena masih terdapat kejanggalan yang diduga dilakukan secara  sengaja,\" kata Harliansyah.(400)

Sumber: