Ciptakan Birokrasi Bersih dan Pioner Tes CPNS Sistem CAT

Masa Kepemimpinan Gubernur H Junaidi Hamsyah (1)

Terhitung sejak 17 Desember 2012, H Junaidi Hamsyah SAg MPd resmi dilantik menjadi Gubernur Bengkulu yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur sejak Mei 2011. Di masa kepemimpinannya yang belum genap 2 tahun ini, tak bisa dipungkiri banyak terobosan yang ditorehkan. Salah satunya, berhasil menciptakan birokrasi yang bersih tanpa jual-beli jabatan. Demikian juga dengan penerimaan CPNS, Junaidi menjadi pioner perekrutan pegawai menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) untuk menutup peluang sogok-menyogok. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu mengungkapkan, bahwa sejak Junaidi menjadi gubernur dan saat ia diamanah untuk menduduki jabatan Kepala BKD, tidak pernah terdengar adanya informasi juali-beli jabatan. Pengangkatan pejabat tanpa imbalan itu bukan hanya terhadap pejabat eselon IV sekelas kepala seksi atau kepala sub bagian, melainkan hingga ke kepala dinas atau asisten. \"Selain pengangkatan pejabat yang tidak mengenal imbalan dalam bentuk apapun, Pak Gubernur juga selalu menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya,\" kata Tarmizi. Selain itu, lanjutnya, Gubernur juga tidak pernah menempatkan pejabat sesuai dengan keinginannya sendiri. Melainkan selalu menyerahkan pengkajiannya kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) yang diketuai langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu. \"Menurut saya, ini merupakan suatu prestasi gubernur karena tidak mudah mengangkat dan menempatkan pejabat tidak ada embel-embelnya,\" ujarnya. Terkait tes CPNS, Tarmizi juga mengungkapkan bahwa Gubernur Junaidi Hamsyah betul-betul komitmen menutup peluang dilakukan aksi sogok menyogok. Hal tersebut terbukti saat penerimaan CPNS tahun 2013 lalu, Gubernur menginginkan tes dilaksankaan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Padahal saat itu di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi lain masih menggunakan cara manual yakni Lembar Jawaban Komputer. Gubernur Junaidi menolak gunakan sistem manual, karena ia tahun bahwa cara manual tersebut peserta yang lulus sudah bisa diketahui sebelum tes. \"Tahun 2014 Pemprov kembali melakukan penerimaan CPNS dengan sistem CAT. Artinya, ini merupakan tahun kedua Pemerintah Provinsi Bengkulu merekrut CPNS dengan sistem CAT,\" akunya. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksanakan (Ortala) Setdaprov, Irsan Setiawan SH MM melalui Kabag Akuntabilitas dan Informasi Jabatan Biro Ortala, Ginonggom Aritonang SH mengungkapkan, bahwa di bidang peningkatan kualitas kinerja PNS di lingkungan Pemprov juga cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, nilai SAKIP Pemprov memperoleh angka 35,05, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 47,05 dengan status C. Peningkatan pun kembali terjadi pada tahun 2012 menjadi 50,25 dan 56,63 pada 2013. Puncaknya, 2014 ini Pemprov mampu bertengger diangka 61,38 dengan status CC. \"Ada 5 komponen yang dinilai dalam SAKIP itu, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja,\" terang Aritonang. Ia mengungkapkan, keberhasil dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemprov ini pun tak terlepas dari peran Gubernur Junaidi. Karena ia selalu menginstruksikan agar PNS dan pejabat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. \"Meningkatkan kinerja ini sangat berat, jangan meningkatkan kinerja orang yang jumlahnya ribuan ini PNS pemprov ini, untuk meningkatkan kinerja 1 orang saja sulitnya bukan main. Tapi Pak Gubernur mampu melakukan itu, dan terbukti berhasil,\" paparnya. Di bagian lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Prof Dr Juanda mengungkapkan,  apa yang sudah dicapai oleh Gubernur Junaidi di bidang birokrasi adalah prestasi besar dalam sejarah Bengkulu. Menurutnya, mengangkat pejabat tanpa jual-beli jabatan merupakan hal yang lumrah di zaman sekarang ini. Tapi tidak ia temukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dimasa kepemimpinan Junaidi. \"Saya jamin beliau tidak melakukan jual-beli jabatan. Karena beliau masih mengamalkan ilmu yang dimilikinya sebagai seorang ustad. Jika pejabat yang membayar saat diberikan jabatan tertentu, silahkan ungkap ke publik serta sebutkan jumlah uangnya,\" tantang Guru Besar Unib ini. Demikian juga halnya dengan perekrutan CPNS bersih, menurut Juanda, Gubernur memiliki peluang untuk tidak melaksanakan tes dengan sistem CAT pada 2013 lalu karena Kemenpan belum mewajibkan menggunakan sistem CAT. Namun kesempatan itu dibuang oleh Junaidi, karena ia tahu bakal banyak godaan jika tes dilaksanakan secara manual. \"Itu bukti bahwa Pak Junaidi menginginkan agar birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu ke depan adalah orang-orang pilihan, bukan orang titipan dan bayaran,\" bebernya.(400/**)

Sumber: