LHKP Ajak Kawal Pemerintahan Jokowi-JK

BENGKULU, BE - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Bengkulu, menggelar seminar dan dialog interaktif   bertemakan mengawal pemerintahan baru untuk menciptakan Indonesia yang harmonis dan demokratis.  Acara yang dihelat  di cafe dan resto Lui Gie, itu menghadirkan narasumber dari Korem 041 Gamas, Fathul Z,  masyarakat adat, Usman Yasin, dan perguruan tinggi, serta diundang Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)  kabupaten/kota serta Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Bengkulu. Ketua LHKP, Dr Aminudin  menuturkan,  LHKP siap  mengawal kinerja Kabinet Kerja 2014-2019.  Salah satu caranya dengan menyamakan persepsi  dari semua golongan, mulai mahasiswa, masyarakat dan organisasi lainya. Dibeberkan Aminudin,  kabinet kerja  Jokowi-JK akan tetap menghadapi konflik yang mengancang bangsa, karena konflik potensial  bangsa cenderung manives.  Di sana terlihat berbagai konflik  kepentingan  yang sesungguhnya kepentingan ini bisa menjadi kebutuhan masyarakat tetapi   juga kepentingan asing. \"Banyak fenomena yang kita lihat terkait isu bangsa,  mulai Pilkada langsung, otonomi daerah,  dan  bermuara pada perebutan pasar kapitalisme,\" katanya. Dengan seminar dan dialog interaktif ini, diharapkan dapat menyadarkan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang harus diutamakan demi kelangsungan bangsa.  \"Kami mengundang wakil Danrem, adat, perguruan tinggi, supaya ada wacana lebih konferenhensif  dan bagaimana mengamankan pemerintahan yang baru untuk menuju negara yang harmonis dan demokratif,\" tukasnya. Dalam kesempatan itu juga, Aminudin menyinggung adanya  pola kurang profesionalnya dalam penunjukan dan penempatan seorang menteri yang saat ini tengah diperbincangkan, yakni salah satu menteri yang ditunjuk hanya mengantongi ijazah SMP.    Isu ini kian mencuat, padahal sebelumnya   presiden Jokowi-JK menuntut menteri yang berkualitas dan profesional, dan itu digaungkan sebelum pelantikan menteri, begitu diumumkan, membuat masyarakat kecewa. Pertanyaanya  \"apakah yang lain tidak ada?\"  Inilah pentingnya memiliki kesadaran, karena setiap putusan tidak akan pernah memuaskan semua pihak,  karena kabinet yang sekarang telah diusahakan dan mengakomodasi, dengan keprofesionalan, namun  penempatan menteripun tak lepas dari  tekanan partai politik sebagai pengusung  presiden dan wakil presiden. Pun begitu LKHP  berkomitmen  bersama-sama dan bergotong royong mengawal kabinet kerja, sehingga kedepanya kinerja kabinet baru ini tidak menjadi carut-marut yang kian meluas. \"Berikan kesempatan kabinet Jokowi-JK untuk membangun sesuai dengan visi dan misinya, \" terangnya. Menurut dia,  LHKP melalui seminar dan dialog interaktif mengajak kosentrasi dan kekecewaan itu tidak terlalu lama,  karena siappun presidenya pasti ada nilai positif dan negatifnya, namun jika dilandasi kejujuran dan kebersihan akan selalu didukung oleh para relawan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.  \"Kami berharap menteri itu bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia,\" tandasnya. (247)  

Sumber: