Selamat Bekerja Jokowi

JAKARTA, BE - Indonesia memiliki pemimpin baru hari ini (20/10). Saat Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik di Kompleks Parlemen. Pesta rakyat terbesar dalam sejarah pelantikan kepala negara, akan diselenggarakan Jakarta dan beberapa kota lain di tanah air, untuk menyambut sang pemimpin baru. Namun, pesta sebaiknya dituntaskan hari ini. Setumpuk tugas sudah menanti Jokowi-JK. Bersama kabinet yang akan segera dibentuk, sembilan agenda prioritas Jokowi-JK sudah menunggu. Agenda prioritas yang telah disusun sejak masa kampanye beberapa waktu lalu itu kerap disebut sebagai Nawacita. Saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pilpres, Jokowi-JK memiliki 31 agenda strategis. Rinciannya, 12 agenda strategis di bidang politik, 16 agenda strategis Indonesia berdikari di bidang ekonomi, tiga agenda strategis untuk Indonesia berkebudayaan. Dari total agenda strategis itu, Jokowi-JK kemudian memerasnya kembali menjadi hanya sembilan agenda prioritas. Meliputi, implementasi kebijakan Jokowi-JK di bidang politik, ekonomi berdikari, dan Indonesia berkebudayaan. Anggota Tim 11 Jokowi-JK Ari Dwipayana menyatakan, realisasi program Nawacita tidak akan dijalankan satu persatu. Sesuai dengan istilahnya, Jokowi-JK akan langsung tancap gas untuk melaksanakan program prioritas itu. \"Karena itu semua prioritas, saya kira sembilan itu akan dijalankan bersama-sama, karena menyangkut semua aspek, yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan,\" ujar Ari saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (18/10). Dalam hal ini, program Nawacita tentu harus lebih diperjelas melalui berbagai kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sembilan program prioritas itu harus dijalankan melalui sebuah rancangan program pembangunan dan rencana aksi pemerintahan yang baru. \"Ini nyambung dengan proses RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, red),\" kata Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta itu. Pria kelahiran Ubud, Bali itu menjelaskan, setelah Nawacita masuk dalam RPJM, tugas selanjutnya adalah mewujudkannya dalam proses penganggaran. Ari menjelaskan, program Nawacita tidak akan berarti apa-apa jika janji Jokowi-JK itu tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. \"Program sepenting apapun, tidak bisa terealisir kalau tidak bisa diikutkan dalam APBN,\" ujarnya menegaskan. Karena itulah, salah satu tugas berat dari pemerintahan baru adalah merancang program yang bisa segera dilakukan di awal pemerintahan. Salah satu upaya yang terdekat adalah melakukan anggaran perubahan melalui pembahasan APBN P tahun 2015. Sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 dirancang dan ditetapkan di DPR di era pemerintahan Presiden SBY. Menurut Ari, upaya perubahan APBN 2015 menjadi solusi cepat untuk bisa merealisasikan program Jokowi-JK. Pemerintahan yang baru, ujarnya, harus bisa menjelaskan latar belakang dan perlunya dilakukan APBN perubahan. \"Perlu dilakukan semacam proses transisi yang memungkinkan program dilakukan secara cepat. Jadi ini memang memerlukan terobosan,\" kata Ari. Lebih lanjut, selama ini banyak yang mengukur kinerja pemerintahan baru berdasarkan 100 hari kerja. Ari menilai, tolok ukur semacam itu tidak diperlukan kembali. Menurut dia, hal pertama yang harus dilihat publik adalah kabinet Jokowi-JK yang akan diumumkan pada 21 Oktober nanti. \"Kabinet itu harus betul-betul bisa langsung bekerja, tidak lagi gagap, dan langsung mengerjakan Nawacita dalam program kerja prioritasnya,\" kata Ari. Bila perlu, para menteri diikat dalam kontrak kinerja, demi menunjukkan komitmen dan efektivitas \"kerjanya. Menurut Ari, harus ada target capaian kerja yang harus dikerjakan menteri, agar mampu merealisasikan program-program pemerintahan baru. \"Menteri tidak perlu bingung menunggu arahan, dan bisa langsung bekerja melakukan aksi,\" tandasnya. Di antara sembilan program Nawacita yang masuk dalam visi dan misi Jokowi-JK, ada salah satu program yang sangat mendekati komitmen dari pasangan calon itu untuk melakukan revolusi mental. Melakukan perubahan di bidang pendidikan merupakan salah satu komitmen revolusi mental yang dilakukan Jokowi-JK. Dalam berbagai kampanyenya, Jokowi selalu menekankan agar pendidikan dasar para siswa harus mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, budi pekerti dan etika, dalam porsi yang lebih besar dibandingkan ilmu pengetahuan. Jokowi menyebut, pendidikan dasar di karakter dan etika itu harus menyentuh porsi 80 persen, sementara ilmu pengetahuan cukup 20 persen. Porsi pendidikan ilmu pengetahuan diperbesar saat menginjak SMP, namun jumlahnya tetap tidak sebesar pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika. Komposisinya 40 persen untuk ilmu pengetahuan dan 60 persen untuk character building. Porsi besar ilmu pengetahuan baru didapat di tingkat SMA, yakni sebesar 80 persen berbanding 20 persen. Selain itu, Jokowi juga sering mengkampanyekan program tol laut. Tol laut adalah program Jokowi-JK untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia dengan mengembangkan infrastruktur di sektor kelautan dan sektor pendukungnya. Jokowi menyoroti, pengembangan infrastruktur laut harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan harga berbagai pahan pokok maupun mineral antar daerah. Konsep tol laut yang selalu didengungkan Jokowi adalah mengembangkan distribusi jalur laut dengan menambah jumlah kapal berukuran besar. Konsep tol laut ini menghubungkan distribusi jalur laut dengan menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Sorong (Papua Barat). Di pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi, Jokowi menjanjikan akan menerapkan sistem elektronik dan jalur online, terutama untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem seperti e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, maupun IMB online sudah dia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menambahkan, kalau pemerintahan Jokowi-JK mendatang tidak akan terpatok pada penyelesaian program 100 hari. \"Pak Jokowi-JK tidak akan terpaku pada 100 hari atau berapa hari, tapi mana yang lebih prioritas untuk segera diimplementasikan,\" kata Andi Menurut dia, program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat bawah, salah satu yang utama. Diantaranya, tentang bagaimana segera mengimplementasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). \"Itu tidak bisa dihitung dengan 100 hari atau berapa hari, tapi itu prioritas yang perlu segera direalisasikan,\" kata Andi. Selain KIP dan KIS, program lain yang juga menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur vital. Terutama, yang bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan langsung rakyat di tingkat bawah. \"Misal, pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukungnya,\" imbuhnya. Jaga Komitmen Kerakyatan Kalangan partai politik hampir semuanya memberikan tekanan agar pemerintahan Jokowi-JK menjaga komitmen kerakyatannya. Baik, mereka yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menekankan bahwa kepentingan rakyat banyak harus menjadi fokus seluruh program pemerintah kedepan. Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon di Jakarta, kemarin. Fadli menilai, pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak perlu merisaukan konstelasi di parlemen. Posisi tersebut hanya membuang energi, dan justru membuat efektivitas pemerintahan menjadi terganggu. \"Yang diperlukan pemerintahan yang akan datang adalah fokus, itu saja,\" kata Fadli kepada wartawan. Menurut dia, janji-janji yang diucapkan Jokowi-JK sudah banyak. Fadli tidak mampu menjelaskan satu persatu janji yang dimaksud. Namun, jika janji itu bisa terealisasi, dia meyakini kinerja pemerintahan bisa lebih meningkat dibanding dengan yang sebelumnya. \"Kami di KMP tentu akan mengapresiasi hal itu,\" ujar Sekretaris Presidium KMP itu. Dalam hal ini, Jokowi-JK tidak perlu risau bahwa setiap kebijakannya akan dijegal oleh partai yang tergabung dalam KMP. Keputusan yang diambil KMP terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap yang rasional, bukan destruktif. \"Kalau kebijakannya pro rakyat, pasti akan mendukung. Kalau tidak ya kita koreksi,\" ujarnya. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga menegaskan kalau Presiden Jokowi juga yakin bahwa konstelasi di parlemen hari ini, tidak menjadi masalah yang prinsip. Dia menyatakan sepanjang presiden tetap menjaga substansi keberadaan pemerintah, maka segalanya tidak akan jadi masalah. \"Presiden dan kabinetnya kedepan harus tetap kukuh saja di jalurnya, tidak usah terpengaruh,\" kata Tjahjo. Menurut dia, banyak hal yang membuat pemerintah kedepan tidak perlu khawatir peta politik di parlemen. Baik, itu persoalan perundang-undangan maupun penganggaran, posisi presiden cukup kuat. Dia juga mengingatkan, kalau presiden dan kabinetnya tetap harus menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri. \"Terutama yang mengisi kabinet harus pula konsisten dan setia tehadap presiden, Pancasila, dan UUD 1945,\" tandasnya. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri menyampaikan, juga telah berkomitmen akan mendorong pemerintahan baru nanti agar dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Hanya dengan itu, menurut dia, prestasi pemerintahan akan bisa terukir dengan manis. \"Kami percaya dengan dukungan kita semua, seluruh rakyat, Jokowi akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera,\" kata Hanif. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa juga memberikan pandangan yang sama. Seusai pelantikan sebagai Presiden dan Wapres RI nanti, Jokowi JK diberi kesempatan untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan akan melakukan kontrol terhadap janji-janji politik itu. \"(Kalau terealisasi) itu pasti akan menguntungkan rakyat, pemerintahan diharap lebih baik dan lebih sukses ke depan,\" ujarnya. Menurut Hatta, sebagai partai di luar pemerintahan, wajar jika fungsi paling efektif yang dilakukan PAN adalah melakukan kontrol. Karena itu, pemerintahan akan berjalan lebih baik jika semua programnya dikontrol oleh tugas-tugas kedewanan. \"Saya juga menekankan kepada anggota fraksi untuk selalu mengedepankan check and balances,\" ujarnya. (bay/dyn)

Sumber: