Informasi Pemprov Satu Pintu

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menutupi informasi dari awak media. Hal ini terbukti sejumlah pejabat eselon II  di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menolak diwancarai, kemarin. Seperti diungkapkan Kepala BKD, Tarmizi BSc SSsos, bahwa informasi harus satu pintu, yakni melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu. \"Mohon maaf kami tidak bisa memberikan informasi lagi, silakan hubungi Kabid Informasi Publik Dishubkominfo,\" elak saat hendak diwawancarai usai Rakor dengan BKD kabupaten/kota, kemarin. Ia mengaku, penolakan tersebut merupakan kesepakatan bersama antar sesama pejabat eselon II. \"Ini berlaku sejak dua hari lalu, berdasarkan kesepakatan bersama,\" ujarnya. Dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan para pejabat eselon II tersebut. \"Demi Allah demi Rasul saya tidak tahu dengan kesepakatan itu, karena dua hari lalu saya berada di Jakarta menjemput formasi CPNS,\" ungkapnya. Sumardi sendiri mengaku tidak sepakat dengan sistem informasi satu pintu tersebut, karena dikhawatirkan pihak Dishubkominfo tidak tepat memberikan infomasi, karena tidak mungkin ia mengetahui semua persoalan yang ada. \"Saya tidak setuju seperti itu, kalau pihak Dishubnya mengerti dan paham tidak masalah, nah bagaimana kalau mereka tidak mengerti bisa-bisa mereka salah memberikan informasi. Karena SKPD di lingkup Pemprov ini sangat banyak,\" terangnya. Di bagian lain,  Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, M Sis Rahman SSos MM menyayangkan sikap Pemprov yang mulai tertutup tersebut. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi, karena informasi sudah menjadi hak  publik. \"Mulai kapan harus satu pintu?  Kalau begitu laporkan saja ke Komisi Informasi Publik. Karena informasi itu milik masyarakat, melanggar jika menutupinya,\" tegas politisi Gerindra ini. (400)

Sumber: