Dua Kubu Adu Cepat Real Count

JAKARTA, BE - Tidak puas beradu perolehan suara lewat quick count, dua kubu pasangan capres-cawapres melanjutkannya dengan real count. Meski pengumpulan data melalui saksi belum mencapai 100 persen, dua belah pihak sama-sama yakin muncul sebagai pemenang. Kemarin (10/7) Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Jusuf Kalla bahkan memastikan siap beradu data atas perolehan suara yang mereka raih pada Pilpres 9 Juli lalu. Saat ini tim terus mematangkan basis data yang mereka himpun dari para saksi yang telah disebar di seluruh penjuru tanah air. Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, selain melakukan penghitungan real count, pihaknya mengumpulkan salinan formulir C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, menurut dia, setidaknya sudah terkumpul 83 persen salinan formulir C1 plano. \"Semua salinan formulir C1 itu akan dibawa ke Jakarta. Jadi, mari adu data secara konkret,\" tegas Djarot di Kantor DPP Partai Nasdem, Jl Gondangdia, Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, angka pengumpulan formulir C1 belum 100 persen hanya karena kendala pengiriman. Dengan bekal data C1 tersebut, lanjut dia, pihaknya siap mengawal perolehan suara Jokowi-JK hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) sekalipun. \"Jadi, data yang kami pegang bukan data asal-asalan,\" imbuh politikus PDIP tersebut. Salinan formulir C1 plano tersebut selama ini dikumpulkan di kantor DPP Partai Nasdem. Salinan yang diperoleh dari para saksi dengan cara memotret tersebut juga di-back up di kantor DPP PDIP. \"Ini salah satu upaya pengamanan berlapis yang kami lakukan,\" kata Djarot. Atas dasar formulir C1 yang sudah dipegang itu pula, Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK melakukan penghitungan real count. Data sementara real count hingga kemarin, tepatnya pukul 12.00, pasangan Jokowi-JK unggul dengan 53,24 persen dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebesar 46,76 persen. Rencananya, secara berkala, tim terus meng-update dan merilis data yang ada. Anggota Timses Jokowi-JK, Enggartiasto Lukita, mengatakan, data primer C1 itu perlu disiapkan untuk mengantisipasi sengketa penghitungan suara yang dianggap bermasalah di Mahkamah Konstitusi. \"Kami yakinkan, sistem yang kami miliki salah satu yang tercanggih yang ada,\" imbuh Enggar. Kubu pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga merilis hasil real count sementara perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Mereka mengklaim, pasangan capres nomor urut 1 memimpin dengan perolehan 51,67 persen suara. Real count itu berdasar hasil penghitungan resmi di setiap TPS yang dilaporkan saksi Prabowo-Hatta. Sampai pukul 18.20, laporan yang sudah masuk sekitar 60 persen. \"Sudah 82.975.065 suara yang masuk atau kurang lebih 60 persen. Pasangan nomor 1 mendapat 51,67 persen, pasangan nomor 2 48,33 persen,\" jelas Taufik Ridho, anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, kemarin. Taufik menjelaskan, angka-angka tersebut akan terus berubah setiap menit seiring dengan masuknya laporan-laporan baru. Tim Prabowo-Hatta menargetkan, proses real count itu selesai pada Sabtu (12/7). Untuk saat ini, data yang sudah cukup lengkap berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa. Untuk wilayah Indonesia Timur, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat, datanya masih sangat minim. \"Tapi, biasanya kalau data sudah masuk 60 persen, trennya bisa terlihat,\" ujar Taufik. Lebih lanjut, Taufik menegaskan, real count dilakukan bukan untuk memengaruhi opini publik atau intimidasi. Menurut dia, data yang dikumpulkan berfungsi sebagai pembanding dengan hasil final KPU nanti. \"Data ini untuk acuan bagi internal jika nanti terjadi sesuatu. Kami juga akan terus melakukan real count untuk penghitungan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan seterusnya,\" tandas Sekjen PKS tersebut. KPK Awasi Proses Pilpres Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus mengawasi jalannya proses pengitungan suara pemilihan presiden. Bahkan, lemabaga antikorupsi ini tak akan tinggal diam jika menemukan ada kecurangan dalam proses tersebut. Jika mendapat laporan dari masyarakat, lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu akan menindaklanjutinya. \"KPK tidak tidur kalau ada laporan masyarakat. Tentu akan kita tindaklanjuti bila ada kongkalikong dari peserta pilpres dan penyelenggara pemilu. KPK akan bergerak,\" kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Kamis (10/7). Johan menjelaskan, KPK memang tidak mengawasi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Namun demikian apabila masyarakat mempunyai informasi soal kongkalikong peserta pilpres dan penyelenggara pemilu maka itu menjadi domain KPK karena KPU adalah penyelenggara negara. \"Kalau ada pihak siapapun, masyarakat yang punya info adanya dana kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, karena KPU penyelenggara negara maka KPK bisa masuk ke sana,\" ?ucap Johan. Johan mengimbau penyelenggara negara tidak boleh main-main dalam menjalankan tugasnya. Pilpres menyangkut nasib rakyat. \"Jangan main-main terhadap masalah bangsa karena KPK tidak tidur,\" ?tandasnya. Pascapencoblosan 9 Juli, potensi terjadinya pelanggaran tahapan pilpres masih terbuka lebar. Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, kerawanan kecurangan penghitungan suara ada di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan/desa dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Rekap paling rawan di tingkat desa dan kecamatan. Karena di sana tenaga-tenaga (pelaksana pemilu) adhoc (sementara). Jadi ada potensi intervensi dan indikasi digoda oleh orang-orang tertentu dan kekuasaan daerah,” ujar Muhammad di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (10/7). Menurut Muhammad, meski desa dan kecamatan tempat yang paling rawan, bukan berarti di tingkat kabupaten/kota, tidak ada indikasi kerawanan. Hanya saja derajatnya lebih pada tingkatan teknis. Kondisi lain, kerawanan kecurangan juga terjadi karena waktu untuk proses rekapitulasi yang begitu singkat, yakni hanya 12 hari sejak proses pemungutan dilaksanakan. Menghadapi kondisi ini, Bawaslu menerapkan pola khusus guna mengawal proses rekapitulasi. Yaitu dengan memastikan pengawas di tingkat desa/kelurahan dan panitia pengawas kecamatan, memahami regulasi secara benar. “Panwas harus tahu kapan mengeluarkan rekomendasi dan jadwal rekapitulasi, sehingga rekomendasi bisa ditindaklanjuti. Mulai hari ini (Kamis,red) sudah ada yang turun ke tingkat desa mengawal proses itu walaupun ada tingkatan-tingkatan yang sudah melaksanakan, tapi kita merasa penting menyaksikannya secara langsung,” katanya. Saat ditanya terkait kemungkinan pengawas lapangan juga ikut berpihak kepada salah satu pasangan calon, Muhammad tidak memungkiri kemungkinan itu.  Apalagi hingga saat ini menurutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga terus menangani kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. “Kami harus menerima fakta itu dan harus melakukan evaluasi. Jadi indikasi memang ada dan kami tetap mencermati itu,” katanya.(gir/jpnn)

Sumber: