Dahlan Iskan Raih Elektabilitas Tertinggi, SBY Abaikan Hasil Konvensi

JAKARTA - Setelah sempat mundur sehari, Komite Konvensi Partai Demokrat akhirnya mengumumkan hasil konvensi capres, Jumat (16/5). Berdasar hasil tiga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Populis, Markplus Insight, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai pemenang konvensi Demokrat.  Elektabilitas menteri BUMN itu jauh melebihi para peserta konvensi lainnya. \"Dahlan Iskan, pada bulan Januari (hasil survei) LSI 15,5 persen, bulan Mei 17,5 persen. Sementara Populi, Januari 21,7 persen, Mei, 23 persen. Markplus, Januari 15,7 persen, Mei, 18,7 persen,\"papar Ketua Komite Konvensi Maftuh dalam jumpa pers pengumuman pemenang konvensi di kantor DPP Partai Demokrat kemarin (16/5). Sementara kandidat lain, rata-rata hanya memperoleh presentase di bawah 10 persen. Seperti Pramono Edhi, yang rata-rata hanya memperoleh elektabilitas  di bawah enam persen. Tidak jauh berbeda dengan Gita Wirjawan yang  elektabilitasnya rata-rata di bawah empat persen. Sedangkan Endriartono Sutarto dan Dino Patti Djalal hanya mendapat elektabilitas di bawah satu persen. Namun, kata Maftuh, perolehan elektabilitas Dahlan secara eksternal masih jauh jika dibandingkan para capres papan atas. Dia menguraikan, berdasar hasil tiga survei tersebut, capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) masih menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 45 persen versi Markplus Insight dan 29 persen versi Populi. Sedangkan, capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat 35 persen versi Markplus dan 29,7 persen versi Populi. Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical hanya 8 persen dari Markplus dan 8,9 persen dari Populi. Dahlan mendapat dua persen dari Markplus dan 2,9 persen dari Populi. \"Maka Dahlan Iskan adalah pemang konvensi Partai Demokrat. Namun,  elektabilitas masih jauh dibawah dari kalangan eksternal,\"imbuh Maftuh. Di tempat sama, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tetap bangga dengan raihan para peserta konvensi. Namun, pihaknya tidak bisa menutup mata bahwa perolehan elektabilitas peserta konvensi tidak dapat menaikkan posisi tawar Demokrat. Karena itu, pihaknya pun mengindikasikan, pemenang konvensi tidak bisa berpartisipasi dalam pilpres kali ini. \"Saya tahu kali ini elektabilitas mereka (peserta konvensi), masih jauh di bawah, dibanding capres akan datang. Belum setinggi capres papan atas. Dengan perolehan 10 persen suara (pemilu legislatif), maka ada keterbatasan bagi Demokrat untuk mencalonkan capresnya sendiri, meskipun kami punya calon unggulan. Apabila Tuhan menakdirkan (peserta konvensi) akan ikut berkompetisi (pilpres) yang akan datang,\" paparnya. Karena itu, lanjut SBY, banyak pertanyaan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan bagaimana sikap dan posisi Demokrat terkait pilpres mendatang. Banyak pihak termasuk dua poros besar, sudah mulai tidak sabar menanti keputusan Demokrat. Di samping itu, dia mengaku ada juga pihak yang menanyakan kemungkinan partainya mengusulkan calon alternatif disamping kedua poros besar tersebut. \"Hingga hari ini (kemarin) ada yang kirim pesan ke saya, tolong Pak SBY, calon alternatif disamping Jokowi. Kalau bisa Partai Demokrat bergabung dengan yang lain untuk memunculkan calon baru,\"akunya. Pernyataan SBY itu mengindikaikan bahwa Demokrat berniat mengajukan capres di luar hasil konvensi. Namun, terkait kemungkinan tersebut, SBY mengaku masih melakukan sejumlah kalkulasi dan pertimbangan. Kata dia, Demokrat masih memiliki waktu empat hari sebelum pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Karena itu, segala keputusan Demokrat terkait pilpres akan diputuskan pada Rapimnas pada 18 Mei mendatang. \"Kalkulasi harus tepat, cermat, benar. Sehingga kalau kita mengajukan calon sendiri kemungkinan menang itu besar. Dalam konteks ini, Demokrat masih bekerja, sisa waktu empat hari ini untuk pada saatnya menjatuhkan pilihan seperti apa. Membangun koalisi tentu harus berangkat dari kehendak untuk berkoalisi. Demokrat tidak mungkin bergabung kalau tidak yakin yang dijanjikan dan dilaksanakan tidak tepat untuk bangsa ini,\"imbuhnya. Sementara itu, Dahlan yang menjadi pemenang konvensi Demokrat, tidak tampak di kantor DPP, kemarin. Para peserta konvensi pun tidak seluruhnya hadir. Yang tampak, hanya Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, Hayono Isman, dan Anies Baswedan. Sementara itu, salah satu peserta konvensi, Irman Gusman mengaku legawa dengan hasil konvensi Hanya saja Irman berharap agar hasil dari konvensi tersebut memiliki tujuan yang jelas setelah Demokrat hanya memperoleh 10 persen dalam pileg.  \"Saya happy saja kok. Tapi yang penting setelah ini diadakan, bagaimana selanjutnya. Kan ujung dari konvensi ini bisa untuk mencalonkan presiden, tapi kalau tidak cukup ya jadi cawapres. Kalau tidak ada, buat apa konvensi ini,\" kata Irman di kantor sekretariat Konvensi, Jakarta Selatan (Jaksel), kemarin. Irman juga mempertanyakan kemana arah pergerakan Demokrat menjelang pendaftaran capres yang dibuka besok. \"Yang lebih ditanyakan lagi sejauh mana hasil konvensi ini ditindaklanjuti, apakah membangun poros sendiri atau bergabung dengan partai lain,\" ujar Irman. Namun menurutnya, partai berlambang bintang mercy tersebut harus mulai mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan salah satu poros politik yang sudah ada. Soal isu bahwa Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang dekat dengan Golkar akan diusung Demokrat sebagai capres di luar peserta konvensi, Irman justru mencibir. \"Mungkin Sultan dianggap punya elektabilitas yang baik, tapi ya harus dibicarakan dulu dengan peserta konvensi,\" katanya. Di lokasi yang sama, peserta konvensi yang lain Dino Patti Djalal mengatakan bahwa dirinya ikut konvensi tidak untuk mengejar kekuasaan. Dino menyatakan, keikutsertaan dirinya di dalam konvensi hanya ingin mengebarkan konsep-konsep nasionalisme unggul kepada masyarakat. Saat disinggung mengenai rumor bahwa Ketua Umum Partai Demokrat akan memilih Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres di luar peserta konvensi, Dino mengatakan bahwa hal tersebut mungkin benar. \"Skenario apapun mungkin terjadi,\" ucapnya singkat. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai partainya akan berhati-hati terkait rencana pembentukan poros baru yang digalang Demokrat. Golkar menilai Demokrat tengah menjalankan skenario kalah, yakni menginginkan Golkar dan Demokrat sama-sama kalah di pilpres sehingga terpaksa menjadi oposisi. Hal ini dilakukan karena Demokrat dipastikan tidak diajak dalam pemerintahan oleh PDIP. \"Ada rayuan membentuk poros baru bersama Demokrat. Kita (Golkar) menyikapinya hati-hati, karena kita harus mewaspadai jebakan Demokrat,\" terang Bambang kemarin (16/5). Seusai pertemuan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan SBY, keduanya sepakat menjalin komunikasi intensif untuk merintis koalisi. Ada enam politikus senior dari dua partai ditunjuk merumuskan koalisi. Bambang berharap Golkar realistis dengan bergabung bersama PDIP yang lebih berpeluang memenangkan pilpres. Dengan demikian, selama lima tahun ke depan, Golkar tidak akan berada di luar pemerintahan. Apalagi, Golkar dan PDIP pernah membangun poros koalisi kebangsaan pada Pilpres 2004 dengan mencalonkan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Politikus Golkar Nudirman Munir menilai Golkar saat ini dalam posisi mampu mengusung capres, sehingga lebih baik mengajukan cawapres ke PDIP. Ada enam cawapres yang bisa diusulkan, diantaranya, Jusuf Kalla (JK), Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, dan Akbar Tanjung. \"Sejak berdiri, Golkar tidak pernah di luar pemerintahan. Karena itu, Golkar harus mencari duet yang berpotensi menang. Kenapa Golkar tidak seberani pada 2004?\" katanya dalam diskusi di Jakarta kemarin. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Golkar harus mengajukan cawapres muda ke PDIP agar bisa mengimbangi semangat perubahan yang dibawa Jokowi. Politisi Golkar Zainal Bintang menilai kader Golkar saat ini resah karena hingga saat ini masih belum mendapatkan rekan koalisi. Zainal menilai kondisi tersebut disebabkan kegagalan Golkar mencapai target perolehan suara, yakni 35 persen atau sekitar 184 kursi DPR. Berdasarkan putusan KPU, Golkar hanya mendapat 14 persen suara dan 91 kursi DPR. (ken/dod/agm)

Sumber: