Pemprov Desak Pelindo Setor PAD

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu untuk memberikan kontribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil yang diperolehnya kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasalnya hingga saat ini PT Pelindo II belum pernah memberikan kontribusi secara langsung kepada pemprov, padahal PT Pelindo II sendiri beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Kontribusi yang diminta pemprov itu berupa bagi keuntungan yang akan dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain yang sah secara undang-undang. Pemprov pun tidak menetapkan besaran kontribusi yang diberikan pihak Pelindo, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Pelindo untuk menentukannya berdasarkan keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya. Informasi yang diperoleh BE, rencananya desakan Pemprov ini akan dibahas dalam rapat yang digelar Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBB) dan PT Pelindo II di Raffles City Hotel, Rabu (23/4) kemarin. Namun karena APBB memutuskan MoU secara sepihak dan menuding PT Pelindo tidak profesional, maka desakan Pemprov itu batal dibahas. \"PT Pelindo sebagi BUMN yang mengelola Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu harus memberikan kontribusi berupa hibah kepada pemda provinsi dari keuntungan yang diperolehnya. Jangan sembunyikan keuntungnya seolah-olah Pelindo terus merugi,\" kata Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM. Menurutnya, keuntungan yang diinginkan Pemprov terlebih dahulu harus diusulkan ke PT Pelindo pusat. Nanti Pelindo melalui rapat umum pemegang sahamnya yang akan menentukan berapa kontribusi untuk pemerintah daerah yang akan diberikan secara langsung langsung. Dan pemberian kontribusi itu tidak ada kaitannya dengan APBN yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemda provinsi, karen APBN sendiri sudah diatur dalam undang-undang tentang penyalurannya. \"Kalau melalui APBN sudah menjadi kewajiban kita untuk mendapatkannya seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang kita minta adalah kontribusi secara nyata yang bisa dimasukkan ke dalam APBD Provinsi Bengkulu,\" ungkapnya. Mantan caretaker Walikota Bengkulu ini mengaku, sejauh ini hanya pertambangan batu bara yang sudah memberikan kontribusi resmi melalui APBB. Sedangkan PT Pelindo selalu berupaya menutup-nutupi keuntungan yang diperolehnya. \"Sudah seharusnya PT Pelindo itu memberikan kontribusi kepada kita, namun kenyataannya tidak ada. Apalagi General Manager Pelindo saat ini tidak mengerti dengan lingkunganya.  Dia tidak tahu dengan KSOP dan juga tidak kenal dengan APBB sebagai mitranya,\" bebernya. Sumardi juga mengancam, bila GM Pelindo tidak menghadiri panggilan pemprov untuk membahas masalah tersebut, ia pun tidak segan-segan mengusulkan agar GM PT Pelindo, Nurhimkat tersebut dipindahkan dari Bengkulu ini. \"Jangan salah-salah, ketika beberapa kali saya panggil tidak hadir nanti, akan saya exit-kan dia dari Bengkulu ini,\" tegasnya. Dikonfirmasi, Manager Usaha Terminal PT Pelindo II Bengkulu, Sabar Hariono enggan berkomentar. Ia bahkan berkilah agar mengkonfirmasikan desakan Pemprov itu kepada bagian keuangan PT Pelindo II Cabang Bengkulu. \"Saya kurang tahu, itu bagian keuangan yang tahu,\" ketusnya. Namun Sabar juga mengaku akan mengevaluasi hal tersebut dan pihaknya akan memberikan yang terbaik demi kemajuan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. \"Pokoknya kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelabuhan Pulau Baai,\" singkatnya.(400)

Sumber: