DPRD Segera Bahas KUA- PPAS 2013

KOTA BINTUHAN, BE-  Jika tidak ada halangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2013 Kaur. Rencanya akan dibahas oleh DPRD Kaur besok Sabtu (1/12). Dengan akan dibahasnya KUA PPAS  diharapkan bisa mempercepat pengesahan APBD tahun depan. \"Kita sudah membuat jadwalnya rencana pembahasan akan segera dilakukan. Karena dalam  pembahasan ini sebenarnya sudah terlambat namun hal ini tidak menjadi kendala,\" ujar anggota DPRD  Kaur Najamudin, SE, kemarin.

Dikatakanya, dewan sendiri sudah menargetkan pengesahan R-APBD 2013 dapat dilakukan selambat-lambatnya akhir Desember. Mengingat sesuai dengan  agenda pembahasan KUA-PPAS yang disampaikan eksekutif ke DPRD sejak beberapa waktu lalu, setelah itu nantinya ditindaklanjuti oleh komisi-komisi dengan SKPD sesuai dengan jadawalnya.  \"Kami serius untuk segera mungkin melakukan pembahasan R-APBD 2013. KUA-PPAS yang sudah  diajukan oleh eksekutif akan dibahas di tingkat komisi bersama dengan SKPD-SKPD terkait dengan  usulan yang diajukan dalam KUA-PPAS,\" jelasnya.

Pihaknya berjanji akan, selektif terhadap usulan yang disampaikan melalui KUA- PPAS, terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak. \"Kita berharap agar usulan yang  sudah tertuang dalam KUA-PPAS lebih banyak pada peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan  masyarakat di luar belanja rutin,\" ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kaur Ir H Sudoto MPd melalui Kabid Ekosusbud juga koordinator penyusunan KUA PPAS Gunata Akbar MSi mengatakan, sesuai dengan hitungan APBD tahun 2013 yakni Rp 465 miliar hal ini terbagi untuk belanja langsung Rp 241 miliar dan Belanja Tidak Langsung Rp 224 miliar. Sehingga perbandinganya 52 persen antara belanja langsung dan tidak langsung. \"Hal ini dari dana Rp 241 miliar untuk kegiatan masyarakat yang tertuang dalam program SKPD-SKPD, sehingga hitungan tersebut sudah sesuai dengan harapan,\" jelasnya.

Dijelaskan Gunata, APBD Kaur Rp 465 miliar terinci dari PAD Rp 7,6 miliar, dana perimbangan Rp 410 miliar.  Dana lainya pendapatan yang sah Rp 33 miliar. Kemudian dana tersebut dibagi untuk belanja daerah yakni belanja tidak langsung Rp 224 miliar yakni untuk gaji PNS Rp 196 miliar kemudian ditambah dengan keniakan gaji PNs dan dana hibah serta bantuan sosial. Kemudian belanja langusng Rp 241 miliar untuk kepentingan publik yang sudah terinci dalam progran SKPD. \"Sehingga semuanya sudah dijabarkan, kemudian juga tidak ada defisit anggaran semuanya nol. Jika pun  ada hitungan defisit maka untuk menutupinya diambil dana Silpa tahun lalu,\" jelasnya. (823)

Sumber: