Kasus Korupsi Ditangani Kejari Melonjak

SELUMA TIMUR, BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tais di tahun 2012 ini menangani kasus korupsi dalam jumlah terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bak tahun panen, setidaknya, hingga November ini, jaksa di Seluma sudah menggarap 7 kasus korupsi bernilai miliaran rupiah. Padahal sebelumnya, tercatat Kejari Tais tak sampai rata-rata 1 kasus korupsi yang ditangani dalam setahun. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tais, H Murni Amin SH membenarkan banyaknya kasus dugaan korupsi yang tengah diusutnya tersebut. Dirincikannya, dari 7 kasus yang dikerjakan tersebut, sebanyak 2 kasus yang sudah dalam tingkat penyidikan dan penetapan tersangka. Yakni dugaan korupsi proyek fiktif BPBD senilai Rp 1,4 miliar dan proyek Bappeda senilai Rp 1,2 miliar.

Sedangkan 5 kasus lainnya, sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Namun, semuanya sudah didapat indikasi kuat dugaan tindak pidana merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Masing-masing yakni, proyek DPPID jalan lapen Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara senilai Rp 2,6 miliar dan 4 kasus proyek dan kegiatan fiktif Pemkab Seluma tahun anggaran 2011 yang menjadi temuan BPK.

”Ada 2 kasus yang sudah penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya. Dari 2 kasus ini ada 7 orang tersangka. Kita optimis sebelum tahun 2013 nanti 2 kasus yang sekarang penyidikan dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Sedangkan yang lainnya, semua masih penyelidikan,” kata Kajari Murni Amin. Lebih lanjut, Kajari mengatakan pihaknya tak mau jika dikatakan kini pihaknya panen kasus. Menurutnya, banyak perkara dugaan korupsi yang ditanganinya itu semata-mata dari hasil kerja kejaksaan dan laporan masyarakat kepada jaksa yang mengungkap adanya dugaan korupsi. Bahkan, dikatakannya dalam mengusut kasus korupsi, jaksa tak punya target jumlah kasus dan sama sekali tak menarget siapa yang akan dibidik.

”Kita mengusut dugaan korupsi bukan karena benci kepada orangnya. Tapi karena perbuatannya. Tapi, sebenarnya kita juga membutuhkan bantuan dari semua pihak, bilamana mempunyai data akurat soal dugaan korupsi agar dilaporkan kepada pihaknya maupun penegak hukum lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan Murni Amin, jika beberapa waktu lalu sejumlah anggota DPRD Seluma pernah mendesak agar pihaknya mengusut seluruh 30-an item temuan BPK terhadap potensi korupsi pada anggaran tahun 2011 Pemkab Seluma, kini pihaknya meminta timbal balik. Pihaknya berharap, bagi wakil rakyat maupun siapa saja yang meminta dilakukan pengusutan temuan BPK tersebut, agar membantu jaksa dengan cara memberikan data dan informasi akurat dan bertanggungjawab. (444)

Sumber: