Pemprov Diminta Usung Visi Ekonomi Kerakyatan

BENGKULU, BE – Besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang mencapai 327.350 jiwa atau meningkat 18, 34 % dipicu Pemprov yang tak memiliki visi ekonomi kerakyatan. Demikian analisa pengamat ekonomi Universitas Bengkulu, Dr Slamet Widodo PhD, kepada BE, kemarin. \"Setahu saya saat ini pemerintah tidak memiliki visi mengenai ekonomi kerakyatan sehingga angka kemiskinan di Provinsi ini meningkat,\" ujarnya. Ia menjelasakan jika pemerintah memiliki visi ekonomi kerakyatan tentunya dibuktikan dengan program dan anggaran yang dialokasikan. Saat ini, kencenderungan yang terjadi hanya sektor pariwisata saja yang digenjot \"Bagaimana ekonomi kita akan produkti jika saat ini pemerintah lebih fokus pada pariwisata dan pertambangan,\" tambahnya. Selain karena tidak adanya program ekonomi kerakyatan, meningkatnya angka kemiskinan tersebut juga dikarenakan belum berhasilnya pemerintah dalam menekan angka kelahiran dan pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Meskipun BKKBN telah melakukan sosialisasi, namun tu belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan sebagian besar berada di Kota Bengkulu. “Padahal angka kelahiran dan perkawinan dini terbesar justru berada di luar Kota Bengkulu,” terangnya. Angka kelahiran yang tak mampu ditekan, jelas berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk. Saat bertambahnya jumlah penduduk tersebut juga diperparah dengan maraknya pengalihan fungsi lahan dari produktif menjadi konsumtif seperti dari sawah atau kebun menjadi lokasi perumahan. \"Saat jumlah penduduk kita bertambah maka dan jumlah lahan produktif berkurang tentunya akan semakin menambah permasalah yang ada,\" Jelasnya Permasalah terakhir yang saat ini menjadi penyebab, kurangnya koordinasi antra SKPD yang ada dalam mensejahterakan masyarakat. Ia mencontohkan seperti saat Dinas Pertanian berusaha membantu petani dalam penyediaan bibit atau alat-alat pertanian namun kurang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Dengan begitu saat panen petani akan kesulitan untuk menjual meskipun mudah tentunya harga ayang didapat tidak maksimal. \"Sudah saatnya pemerintah membuat program ekonomi kerakyatan jika tidak ingin angka kemiskinan ini akan semakin meningkat. Dan program ini sangat ideal menjelang Pemilu ini, sehingga para caleg maupun bisa memberikan program ekonomi kerakyatan,\" tutup Slamet. Fokus Garap Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu memfokuskan pengentasan kemiskinan khususnya di kantong-kantong kemiskinan di daerah terpencil dan terisolir. Hal ini sebagai upaya untuk keluar dari peringkat kedua termiskin di Pulau Sumatera. \"Penilaian peringkat kemiskinan yakni faktor ketersediaan jaringan listrik, jalan produksi, dan tingkat penghasilan yang masih rendah, sehingga perekonomian memburuk,\" kata Kepala Bappeda Provinsi Ir Edy Waluyo SH, MH. Padahal produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Provinsi Bengkulu pada 2012 sebesar Rp 24,173 triliun yang meningkat pada 2011 sebesar Rp 21,269 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga meningkat dari 6,40 persen pada 2011 menjadi 6,61 persen pada 2012. Saat dia mengatakan, struktur ekonomi Bengkulu ditopang sektor tersier. Seperti perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa dengan distribusi terhadap PDRB mencapai 48,11 persen. Sedangkan untuk sektor primer yakni pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi sebesar 43,13 persen. \"Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp 12,14 juta pada 2011 menjadi Rp 12,73 juta pada 2012,\" jelasnya. Dia mengatakan, dengan capaian-capaian tersebut, Bengkulu masih dikatagorikan sebagai daerah termiskin  pada posisi kedua. \"Asumsi kami karena beberapa daerah terpencil yang butuh percepatan pembangunan,\" tuturnya. Ia mengatakan salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diluncurkan pemerintah.  Dia mengatakan,  80 persen dari Rp 123 miliar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. \"Pembangunan infrastruktur yang diusulkan pemerintah desa antara lain pembangunan jalan usaha tani, jembatan, jalan penghubung antardesa dan lain sebagainya. Selain itu  digunakan untuk mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan,\" jelas Edy. Sebelumnya, Pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja sosial sebesar Rp 55,9 triliun pada anggaran tahun 2014, yang terutama ditujukan untuk melanjutkan kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan termasuk didalamnya program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana itu diungkapkan oleh Asisten Deputi VII/Urusan Pemberdayaan Kemenkokesra, Pamuji Lestari saat membacakan sambutan Menteri Koordinator Kesejahtaraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono pada Workshop Pengutan Kelembagaan Daerah Dalam Desentralisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Provinsi Bengkulu, Kamis (26/9) di Hotel Santika Bengkulu. \"Selain itu, alokasi anggaran juga kita cadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana,\" kata Pamuji. Anggaran PNPM Mandiri dialokasikan sebesar Rp9,3 triliun, dengan rincian, PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 7,5 triliun dengan sasaran 5.300 kecamatan, PNPM Mandiri perkotaan sebesar Rp 1,3 triliun (11.066 kelurahan), dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah sebesar Rp 355 Milyar (237 kecamatan).(100/251)

Sumber: