RSMY Ditagih Utang Rp 7,4 M

RSMY Ditagih Utang Rp 7,4 M

BENGKULU, BE - Sebanyak 9 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratoium (Gakeslab), Kamis (31/10) melaporkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M Yunus Bengkulu ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Laporan tersebut disampaikan terkait piutang dari mereka kepada RSUD M Yunus yang masih tertunggak dari tahun 2011 hingga tahun ini. Kepala Gakeslab Provinsi Bengkulu Bambang Hermanto mengatakan, jika jumlah keseluruhan utang RSUD M Yunus adalah Rp 7,4 miliar.

Utang tersebut antara lain kepada PT Bhakti Sejahtera Medika  Rp 1,2 miliar, CV Tri Mitra Kencana Rp 600 juta, CV Samudra Parma Rp 857 juta, PT Kinalia pratama Rp 935 juta, CV Putra Keraton Rp 188 juta, PT Tiara Anugrah Lestari Rp 1,7 Miliar, CV Keraton Bayent Sakti Rp. 339 juta.

Kemudian,  PT Purna Karya Rp 822 juta dan PT Hotama Mediphar Rp 671 juta. \"Secara keseluruhan totalnya sekitar Rp. 7,4 miliar,\" ungkapnya.

Dari jumlah tersebut,  hampir sebagiannya adalah utang sisa tahun 2012 dan 2011 yang lalu. Hingga saat ini, utang tersebut tidak bergerak sedikitpun serta terkesan dihiraukan pihak manajemen rumah sakit.  Setelah mengabaikan utang tertunggak justru saat ini pihak manajemen RSUD M Yunus menghentikan kontrak pemasokan alat-alat kesehatan dan justru mengganti rekanan dengan perusahaan dari Provinsi Jambi.

\"Padahal kami sudah lama menjadi rekanan RSUD M Yunus, diantara kami bahkan ada yang sudah 17 tahun memasok alat kesehatan habis pakai, ada yang 11 tahun, dan bahkan ada yang 22 tahun sudah menjadi pemasok alat kesehatan di RSUD M Yunus,\" ujarnya.

Sekretaris komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Sefti Yuslinah mengatakan terkait pengaduan tersebut akan membawa pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.\"Selama ini kita memang tahu ada utang tertunggak, namun dari RSUD M Yunus tidak pernah menyampaikannya,\" katanya.

Dengan disampaikannya rincian dari pihak Gakeslab, maka komisi IV, katanya akan masukan dalam agenda pembahasan di Banggar.  \"Kita upayakan kalau bisa, kita masukan dalam pembahasan Banggar.  Kita dari komisi IV ada 7 orang anggota Banggar, sehingga akan mudah untuk mengakomodirnya,\" jelasnya. (100)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: