32 Ribu Guru Mogok Mengajar Besok

BOGOR - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat memastikan sebanyak 32 ribu guru PNS dan swasta  akan turut dalam aksi mogok mengajar selama 10 menit, Sabtu (5/10) besok. Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Dadang Suntana mengatakan, kepastian itu ada setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan pengurus cabang dan perwakilan PGRI tingkat kecamatan, Kamis (3/10).

“Kami (guru) semua akan melakukan aksi damai. Ini disebut aksi damai, karena guru di seluruh Tanah Air akan berdoa secara serentak, demi perbaikan dunia pendidikan, terutama perhatian pada masalah-masalah yang dihadapi para pendidik,” papar Dadang kepada Radar Bogor (JPNN Group). Menutur dia, aksi yang merupakan instruksi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, itu akan berjalan serentak di seluruh Indonesia, pada pukul 10:00 WIB, pukul 11:00 WITA, dan pukul 12:00 WIT di daerah masing-masing. Aksi ini juga mendapat dukungan dari sekolah-sekolah di bumi Tegar Beriman, dengan mengerahkan guru, karyawan hingga siswa-siswi untuk menghentikan proses belajar mengajar dan turut berdoa selama sepuluh menit.

“Kita ajak semua elemen masyarakat untuk turut berdoa agar yang maha kuasa membukakan pintu hati para pembuat kebijakan. Agar mereka bisa sedikit lagi peduli kepada dunia pendidikan, khususnya para pahlawan tanpa tanda jasa,” ucapnya. Dadang menambahkan, aksi tersebut juga untuk menyambut HUT ke-68 PGRI yang bertepatan dengan Hari Guru Internasional, yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bogor, Basuki, belum bisa memastikan apakah para guru di Kota Hujan akan bergabung dengan rekan-rekan se-Tanah Air dalam aksi damai tersebut. Basuki berdalih dirinya masih berada di luar kota, hingga urusan teknis keguruan diserahkan kepada wakil-wakilnya di Kota Bogor. “Saya belum bisa pastikan, masih di Solo,” katanya, kemarin. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, mengaku sudah menyurati secara resmi kepada seluruh PGRI di Provinsi dan daerah agar ikut memperjuangkan hak-hak guru melalui aksi damai tersebut. Hal itu, menurutnya, harus dilakukan karena upaya PGRI mengirim surat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat, usul, saran untuk menyelesaikan berbagai persoalan guru belum ada penyelesaian yang berarti.

“Itu menyebabkan beberapa perwakilan PGRI di daerah mengusulkan adanya aksi untuk menekan pemerintah pusat dan daerah agar persoalan guru diselesaikan dengan baik,” ungkapnya. Sulistiyo menjelaskan, persoalan guru tidak kunjung selesai seperti kesepakatan tentang inpassing atau proses penyetaraan gaji pokok bagi guru non PNS yang sudah lulus sertifikasi. Namun, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) malah menghentikan kebijakan penyetaraan status PNS bagi guru nonPNS.

Kebijakan ini menyebabkan 40 ribu guru yang sudah mengajukan inpassing terbengkalai. Selain itu, imbuhnya, pembayaran tunjangan profesi yang selalu telat. Keterlambatan ini menurut dia sudah tidak dapat ditolerir lagi karena memakan waktu berbulan-bulan padahal dana sudah diturunkan. Jika dikalkulasi, ada sekitar 3,8 juta guru yang akan mogok mengajar pada 5 Oktober mendatang.(ric)

Sumber: