Pejabat Pemerintah Disinyalir juga Minta Jatah ke BUMN

\"Seharusnya anggota DPR menyambut dengan senang hati informasi Dahlan tentang BUMN yang selalu dimintai upeti itu. Tak perlu alergi dengan adanya surat edaran yang terpublikasi,\" kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, Jumat (26/10). Menurut Uchok, informasi dari Dahlan itu bisa dijadikan titik awal untuk mengawasi oknum-oknum anggota DPR yang memang sering memalak BUMN. Ia meyakini, tak mungkin 560 wakil rakyat di DPR semuanya baik dan lurus. \"Surat edaran itu kan untuk mengawasi orang-orang yang suka malakin BUMN. Ini artinya  tidak semua anggota dewan itu orang baik, ada juga orang yang memang mencari penghasilan di  BUMN untuk kepentingaan pribadi atau partai,\" sambung Uchok. Lebih lanjut Uchok menilai surat edaran dari Setkab agar menteri-menteri mengawal APBN 2012 maupun surat dari Dahlan ke direksi-direksi BUMN justru mengonfirmasi tentang adanya politisi yang sering main-main proyek pemerintah dan BUMN. \"Surat edaran itu menjadi konfirmasi bahwa kewenangaan pengawasan DPR sudah berubah menjadi tukang malakin BUMN,\" kata Uchok dengan nada sinis. Meski demikian Uchok menyarankan DPR untuk semakin meningkatkan pengawasan kepada pemerintah maupun kinerja BUMN. Sebab, lanjut Uchok, tukang palak tidak hanya ada di DPR tetapi juga di pemerintahan. \"Tukang malakin BUMN itu bukan hanya dari legislatif tapi juga banyak berasal dari pejabat publik. Uangnya untuk kepentingaan biaya politik pejabat publik guna mempertahankan kekuasaan. Ibaratnya sesama bis kota jangan saling mendahului,\" tegasnya. Seperti diketahui, sebelumnya Seskab Dipo Alam menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 demi mencegah praktik kongkalikong. Surat edaran tersebut ditujukan ke seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan BUMN, serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, guna menolak permintaan uang atau jatah yang kerap dilakukan oknum DPR RI. Dipo menegaskan bahwa surat edaran itu bukan karena adanya SMS dari Dahlan perihal politisi DPR yang sering memalak BUMN. Meski begitu Dipo mengakui bahwa Dahlan memang mengirim SMS yang isinya tentang anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN.(ara/jpnn)