H-5 KPS Belum Tiba di Bengkulu

RATU SAMBAN, BE-  Hingga H-5  pendistribusian  Kartu Perlindungan Sosial (KPS), PT Pos Bengkulu belum menerima hasil cetakan KPS, padahal pemerintah  pusat mendateline pendistribusian KPS paling pambat di serahkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai identitas penerima paket kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu dilakukan 30 juni 2013. \"Sampai  sekarang  kartu KPS belum kita terima,\" ungkap  Manajer Antaran PT Pos Bengkulu, Agung Andrian SP saat ditemui BE, kemarin. Dijelaskanya,  dari hasil koordinasi dengan PT Pos Jakarta, rencanya hari ini (kemaren-red)  kartu KPS di  tiba di Bengkulu, tapi sampai sore   armada pembawa  KPS belum juga tiba,  namun kita diminta untuk standybay karena bisa saja  KPS itu akan tiba di Bengkulu pada malam harinya. \"Rencananya hari ini sampai,  tapi saat ditunggu sampai sekarang  KPS itu  belum sampai,\"  terang Agung seraya menambahkan dirinya  tidak mengetahui  apa kendala  dilapangan hingga menyebabkan  pengiriman antaran  lambat. Biasanya jika kemarin sudah  dikirim, maka paling lambat sore tiba di Bengkulu,  namun  dirinya bersama crew  tetap  akan menunggu hingga malam harinya  sesuai dengan petunjuk. Masih dibeberkan Agung, rencanya  jika KPS  tiba di Bengkulu, PT pos akan melakukan penyortiran barang  mulai dari jumlah yang diterima,  KPS yang rusak,   hingga pemilahan antar daerah kabupaten/kota. Setelah dipilah-pilah,  keesokan harinya akan segera didistribusikan, dengan begitu  dateline  pendistribusian  30 juni 2013 dapat dilaksanakan. Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah KPS di provinsi Bengkulu mencapai 121.574 kartu. Dengan rincian,  Bengkulu Utara 21.805  kartu Rejang Lebong 19.514 kartu, Kota Bengkulu 15.479 kartu, Seluma 14.878 kartu, Bengkulu Selatan     12.372 kartu, Kaur 8.680 kartu, mukomuko 8.383 Kartu, Kepahyang 8.726 kartu,  Lebong         6.812 kartu dan Bengkulu Tengah  4.925  kartu.  KPS diprediksi  bisa dipergunakan untuk penyaluran BSM (Bantuan Siswa Miskin) maupun BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), dengan besaran  Rp 150.000,- per Bulan setiap RTS (penerimanya sama dengan penerima RASKIN) selama empat  bulan. Pendistribusian KPS, dirancang dalam dua  pilihan, pilihan pertama KPS diantar langsung ke rumah penerima dan  pilihan kedua diantar melalui komunitas seperti melalui kecamatan, kelurahan.   Masih dikatakanya,  pendistribusian KPS se-Sumatera baru dilakukan di kota-kota besar seperti Palembang dan Lampung,  kemudian  diikuti provinsi lainya.  (247)

Sumber: