Pernikahan Gay Picu Protes Masal
Reporter:
Rajman Azhar|
Editor:
Rajman Azhar|
Selasa 28-05-2013,08:22 WIB
PARIS - Keputusan pemerintah Prancis untuk melegalkan pernikahan sejenis terus menuai protes. Setelah pekan lalu Dominique Venner memprotes dengan cara bunuh diri di Katedral Notre Dame, giliran sekitar 150 ribu aktivis turun ke jalan Minggu (26/5). Sesuai dengan prediksi, unjuk rasa damai di Kota Paris itu berujung ricuh.
Aparat mengerahkan polisi antihuru-hara untuk mengatasi kericuhan. Dengan bersenjata pentungan, unit khusus Kepolisian Paris itu berhasil mengamankan sekitar 293 orang.
Para aktivis yang terlibat bentrok dengan aparat tersebut lantas dibawa ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan. Bentrok tersebut mengakibatkan enam orang terluka, empat di antaranya adalah polisi.
Menteri Dalam Negeri Manuel Valls menyayangkan bentrok yang terjadi dalam aksi protes damai itu. Dia lantas menyalahkan kelompok ultranasionalis sebagai pemicu bentrok.
Menurut Valls, kelompok tersebut sengaja menyerang polisi lebih dulu. \"Insiden tersebut dipicu ulah sekelompok orang yang sebagian besar berasal dari golongan ultranasionalis dan Blok Identitas (kelompok nasionalis),\" ujarnya.
Kabarnya, saat unjuk rasa hendak berakhir, sekitar 500 orang bertindak anarkistis. Sedikitnya 500 aktivis dari kelompok sayap kanan mengobrak-abrik tanda batas unjuk rasa yang berderet di sekitar lokasi unjuk rasa. Selain itu, mereka melemparkan rokok dan kaleng bir kosong ke arah polisi. Sambil mengacaukan suasana dengan aksi fisik mereka, demonstran meneriakkan yel antipemerintah.
Unjuk rasa menentang legalitas pernikahan sejenis tersebut pecah di tiga lokasi berbeda Minggu lalu. Awalnya, jumlah peserta unjuk rasa diprediksi mencapai 1 juta.
Tapi, saat unjuk rasa berlangsung, hanya sekitar 150.000 aktivis yang hadir. Mereka mengusung berbagai atribut berwarna biru dan pink yang melambangkan perlawanan damai mereka.
Dalam aksi tersebut, beberapa aktivis sempat menggantungkan banner di markas Partai Sosialis di ibu kota. Spanduk itu berisi tuntutan kepada Presiden Francois Hollande.
Mereka mendesak pemimpin 58 tahun tersebut mundur karena pemerintahannya memberikan dukungan terhadap kaum gay dan lesbian. Itu terbukti dari restu yang Hollande berikan pada undang-undang pernikahan sejenis. (AP/AFP/hep/c17/dos)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: