Pemkab Mukomuko Susun RKPD 2026, Pembangunan Berkelanjutan Jadi Prioritas

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko resmi memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik di Aula Kantor Bappeda Mukomuko pada Selasa (18/2/2025). Forum ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pertemuan ini, pembangunan infrastruktur kembali menjadi usulan utama, mencerminkan pentingnya peningkatan fasilitas publik sebagai pendorong kemajuan daerah.

Kepala Bappeda Mukomuko, H. Gianto, SH, M.Si, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD bertujuan menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Forum ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menentukan arah pembangunan Mukomuko ke depan. Dengan melibatkan berbagai pihak, kami ingin memastikan RKPD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi-misi pembangunan daerah," ujar Gianto.

BACA JUGA:Harga Bahan Pokok di Mukomuko Menurun Jelang Ramadhan 2025, Stok Aman

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Mukomuko Dimulai, 1.323 Siswa Terima Manfaat

Rancangan awal RKPD 2026 mengacu pada berbagai kebijakan nasional dan daerah, antara lain:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko 2025-2045
• Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mukomuko 2023-2026
• Rancangan Awal RKPD Provinsi Bengkulu
• Rencana Kerja Pemerintah Pusat & Program Strategis Nasional
• Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko terpilih

Menurut Gianto, penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa RKPD Mukomuko tidak hanya fokus pada pembangunan lokal, tetapi juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa RKPD ini tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal tetapi juga mendukung kebijakan strategis nasional agar pembangunan Mukomuko berjalan lebih optimal," tambahnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2026, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama masyarakat.

BACA JUGA:Anggaran DAK Dihapus, Pembangunan Tujuh Ruas Jalan di Mukomuko Tertunda

BACA JUGA:Jelang Ramadan, Harga TBS Sawit di Mukomuko Naik, Petani Sumringah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima 270 usulan, menjadikannya sektor dengan jumlah usulan tertinggi. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya.

Berikut jumlah usulan prioritas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

• Dinas PUPR: 270 usulan
• Dinas Pendidikan: 47 usulan
• Dinas Kesehatan: 36 usulan
• Dinas Pertanian: 71 usulan
• Dinas Perkim: 5 usulan
• Dinas Perhubungan: 4 usulan
• Disperindag: 1 usulan
• Dinas Lingkungan Hidup (DLH): 2 usulan
• Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora): 18 usulan
• Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 3 usulan
• Dinas Perikanan: 1 usulan
• Dinas P2KPP3A: 2 usulan
• PDAM: 1 usulan

Sumber: