Pinjaman Macet Capai Rp 800 Juta

KOTA BINTUHAN, BE- DPRD Kaur meminta Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  dan juga pihak Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Desa dan Keluarga Berencana (BPMD-KB), menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2012.

Sampai saat ini tunggakan  Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mencapai  Rp 800 juta dari total anggaran Rp 17 miliar.  Jika kelompok masyarakat tidak mau melunasi maka segera usut dan laporkan ke pihak hukum.   \"Sebab itu perlu pengusutan,\" ujar anggota DPRD Kaur Ahmad Kudsi, kemarin.

Dikatakanya, BPMD- KB diminta tidak mencairkan PNPM MD tahun ini yang turun Rp 3 miliar kepada masyarakat, sebelum total dana Rp 17 miliar dilaporkan penggunaannya.  \"Kita tidak tahu persoalan banyak atau tidaknya yang menugak, tapi inilah tugas BPMD-KB untuk melakukan evaluasinya,\" jelasnya.

Dijelaskanya, bahwa berdasarkan pantauan DPRD tunggakan tersebut 72 % macet pada Ketua Kelompok SPP perempuan. Hingga saat ini belum juga ada gambaran BPMD-KB melakukan evaluasi terhadap Ketua Kelompok SPP tersebut. \"Jika BPMD-KB belum bisa melakukan evaluasi maka serahkan kepada aparat hukum, karena ini uang negara,\" jelasnya.

Diektahui, Dari 10 kecamatan yang menerima SPP yang paling besar tungakanya yakni Kecamatan Maje Rp 325 juta, Tanjung Kemuning Rp 257 juta dan Kaur Utara Rp 105 juta, Kecamatan Nasal Rp 120 juta. sedangkan 7 kecamatan lainya tidak begitu parah. \"DPRD meminta pihak BPMD KB untuk melakukan evaluasi terhadap kelompok, agar segera mengembaikan uang negara tersebut,\" jelasnya.

Kepala BPMD KB Sepuan Yunir MM didampingi Kabid Pemerintahan Desa Ismin Ssos mengatakan, bahwa simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat desa, sebenarnya persoalan yang serius. Namun kejadian ini bukan hanya dikabupaten Kaur saja namun se indonesia, disamping itu juga turun PNPM MD tahun 2013 lantaran bukan karena SPP masyarakat nunggak.

Tapi karena adanya penekanan angka kemiskinan di Kaur ini, sehingga semuanya untuk bangunan dan lainya dikurangi. \"Kita akan melakukan evaluasi lagi, menyikapi persoalan tersebut. Dalam waktu dekat ini akan kita panggil kelompok SPP setiap desa di 10 kecamatan,\" pungkasnya.(823)

Sumber: