Tinggal 7 Desa di Mukomuko Belum Ajukan Pencairan DD

BENGKULUEKSPRESS.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mencatat tersisa tujuh desa lagi di kabupaten itu belum mengajukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga sebesar 20 persen.

"Terhitung per hari Jumat (17/11) masih tersisa tujuh desa lagi yang belum mengajukan pencairan DD tahap ketiga. Kita targetkan Minggu ini semuanya mengajukan pencairan DD dan ADD," Ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Jodi, pada Senin (20/11/2023). 

Jodi, mengatakan hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi data desa yang sudah dan belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga tahun ini.

Ia menyebutkan, dari sebanyak 148 desa di daerah ini, sebanyak 141 desa di antaranya sudah mengajukan pencairan DD dan ADD, dan tujuh desa belum mengajukan pencairan tahap ketiga. 

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA! 7.192 Siswa di Mukomuko Diusulkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis Senilai Rp 3,9 Miliar

"Sebanyak tujuh desa yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga, yakni Desa Sido Makmur, Desa Talang Petai, Desa Pondok Tengah, Desa Talang Sakti, Talang Sepakat, Desa Sungai Rengas, dan Desa Tirta Makmur," terang Jodi. 

Lanjutnya, sebanyak tujuh desa ini belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga karena permasalahan internal di desa-desa tersebut. 

"Kami sudah sampaikan kepada camat untuk mendorong desa agar segera mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga," ujarnya. 

Terkait ada tujuh desa lagi yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga, instansinya meminta desa segera mengajukan pencairan DD dan ADD tahap ketiga untuk mengantisipasi jangan sampai desa terlambat mencairkan dana itu. 

BACA JUGA:Sambut Kunjungan Studi Pelajar SMK, Kejari Mukomuko Beri Penyuluhan Hukum

"Kami tidak main-main, nanti gagal salur karena tanggal 20 Desember 2023 pelaporan dan pelaksanaan fisik pekerjaan," ujarnya.

Sementara itu, ia menyebutkan total DD untuk 148 desa di daerah ini sebesar Rp117 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp3 miliar dibandingkan sebelumnya Rp114 miliar yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. (end)

Sumber: