Pemerintah dan Gapki Dorong Sertifikasi ISPO

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Bengkulu mendorong sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam pengelolaan industri sawit di daerah. Gapki menargetkan seluruh anggotanya sudah mengantongi sertifikasi ISPO pada akhir tahun 2020 ini.

Ketua Gapki Cabang Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mendorong anggota Gapki agar bisa mengantongi ISPO. Pasalnya baru 5 perusahaan yang tergabung di Gapki Cabang Bengkulu yang mengantongi sertifikat ISPO.

Kelima perusahaan tersebut diantaranya PT Agromuko, PT Bio Nusantara Teknologi, PT Daria Darma Pratama, PT Agrisinal, PT Sandabi Indah Lestari. Ditambah satu perusahaan non Gapki yaitu PT Alno.

\"Kita harapkan semua anggota Gapki Cabang Bengkulu sudah mengantongi sertifikat ISPO,\" kata John, kemarin (29/1).

Meski begitu, John juga berharap tidak hanya perusahaan yang tergabung dengan Gapki saja yang harus memiliki sertifikat ISPO, akan tetapi seluruh masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit juga diwajibkan memiliki sertifikat ISPO. Pasalnya sebanyak 63,9 persen atau 241.083 hektar (ha) lahan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu dimiliki oleh masyarakat. Sementara seluas 134.698 ha atau 35,7 persen dimiliki oleh perusahaan swasta dan sisanya sebesar 0,34 persen dimiliki oleh perusahaan milik negara.

\"Melihat data tersebut artinya masyarakat yang memiliki perkebunan sawit di Bengkulu menjadi target utama Gapki dan Pemerintah untuk mensertifikasi ISPO di daerah. Tapi untuk saat ini kita fokus ke anggota Gapki dulu agar bisa 100 persen ISPO,\" tuturnya.Ia mengaku, ada sejumlah upaya yang akan dilakukan Gapki agar target 100 persen ISPO pada akhir 2020 bisa tercapai.

Antara lain dengan melakukan roadshow sosialisasi dan juga coaching clinic ISPO. Selain untuk mengajak perusahaan agar mau memproses sertifikasi ISPO, John bilang bahwa dengan upaya tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui apa yang menjadi kesulitan perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO. \"Kita sekarang kejar-kejar angota. Kita adakan roadshow, apa sih kesulitannya sertifikasi. Kita data, kita petakan, apa kesulitannya kalau mau sertifikasi ISPO,\" jelasnya.

Mengenai kesulitan dalam memproses ISPO, John menyebut bahwa banyak faktor yang di luar kontrol Gapki maupun perusahaan. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menjadi bagian pemerintah seperti pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) atau legalitas dan administrasi lainnya yang terkait dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pertanian. \"Jadi memang mesti ada dorongan juga dari pemerintah, karena banyak menteri yang mengurusi itu,\" ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan mengatakan, sertifikasi ISPO menjadi salah satu isu yang disoroti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan itu, Ia mengajak stakeholder kelapa sawit untuk bisa menangkal kampanye negatif tentang kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan ialah dengan merealisasikan sertifikasi ISPO.

Ia berharap, ISPO ini bisa menunjukkan keseriusan stakeholders industri sawit terhadap pengelolaan yang terstandar dan berkelanjutan. Melalui ISPO ini, data mengenai perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit bisa terverifikasi. \"Melalui sertifikasi ISPO diharapkan mengurangi kesan negatif tentang kelapa sawit Indonesia. Di sini lah pentingnya tabayun (konfirmasi) melalui data dan fakta,\" ungkapnya.

Sebagai informasi, melalui sertifikasi ISPO ini, perusahaan akan terstandar dalam legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan dan lahan gambut, tanggung jawab terhadap pekerja, pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan usaha dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Gapki Pusat, Nurlela Desy menegaskan, Gapki akan memberikan dorongan terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Gapki mendorong seluruh perusahaan untuk mengantongi sertifikasi ISPO untuk perkebunan sawit yang dikelola petani swadaya. \"Kita akan dorong seluruh perusahaan perkebunan sawit agar ISPO,\" tutupnya.(999)

Sumber: