WDP, Ada Kesalahan Masa Lalu

TAIS, Bengkulu Ekspress - Ada hal menarik dalam sidang paripurna nota pertanggung jawaban Bupati Seluma, tentang laporan pelaksanaan APBD 2018, dibacakan Wakil Bupati Seluma, Suparto MSi, pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Seluma, kemarin (17/6). Wabup menyebutkan, dari hasil audit BPK RI, 2018 yang baru saja dilakukan dan Seluma mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terjadi akibat dari kesalahan manajemen pemerintahan daerah masa lalu atas proyek multiyears, serta aset Pemda Seluma.

“Berdasarkan penilaian tim auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu, bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Seluma, secara garis besar telah layak memperoleh WTP,” kata wabup.

Selain itu, BPK juga memberikan aspreiasi kepada pejabat penatausahaan keungan daerah yang sudah berkerja keras dalam memberikan informasi data non teknis yang diberikan ke BPK RI. Meski begitu, Pemkab Seluma, masih belum bisa mendapatkan opini WTP.

\"Dengan berat hati saya sampaikan, WTP masih belum bisa kita peroleh atas RKPD tahun 2018. Hal ini akibat manajem pemerintah jaman lalu atas temuan proyek Multi years yang masih menghambat pemberian opini WTP oleh BPK RI, \" tambahnya lagi,

Disampaikan wabup, dirinya meminta kepada SKPD terkait untuk menindak lanjuti temuan tersebut, agar tahun selanjutnya bisa mendapatkan WTP. Begitu juga dengan pengelolaan aset bergerak dan non bergerak dapat di kelola dengan baik.

Menanggapi akan hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Seluma Khairi Yulian SH, yang juga adik kandung Mantan Bupati Seluma Murman Effendi SH MH pada periode sebelumnya menuturkan, proyek multiyears itu pada tahun 2010 kenapa mencuat pada 2019 menjadi penghambat pemberian opini WTP. Lalu, kenapa pula dijadikan kambing hitam atas ketidakberhasilan meraih WTP.

\"Mendapatkan opini WDP dengan alasan tidak ditemukan admisnistrasi multiyears, padahal proyek tersebut pada 2010,\" tegas Khairi Yulian.

Dijelaskannya, Kenapa pada 2019 ini baru muncul tidak mendapakan WDP. Dengan alasan tidak ada administrasi proyek multiyears. Sudah 10 tahun berlalu baru dikatakan tidak ada kelengkapan administrasi proyek tersebut. \"Sudah 10 tahun multiyears baru dikatakan tidak lengkap administrasinya dan itu kesalahan pemerintahan masa lalu. Kemana administrasinya, jangan selalu menyalahkan pemerintahan masalalu, tanpa pemerintahan masa lalu tidak mungkin Pak parto jadi Wabup dan Irihadi jadi sekda, \" tegas Khairi Yulian. (333)

Sumber: