Bupati Geram Temuan BPK Tak Ditindaklanjuti

TAIS, Bengkulu Ekspress - Hingga saat ini hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seluma, 2017, belum juga ditindaklanjuti sepenuhnya. Nilai temuan itu mencapai Rp 1,7 miliar. Hal ini membuat Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH, geram.

\"Masa sampai sekarang sudah 2 tahun tidak ada perubahan atas temuan BPK. Setidaknya dicicil ataupun memecahkan permasalahan ini bersama pihak ketiga,\" tukas bupati.

Temuan BPK itu, Disperindagkop, Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Bupati menginginkan harus ada progres dari tahun ke tahun atau secara langsung memanggil rekanan bersangkutan. Untuk duduk bersama guna membahas akan temuan tersebut. Bukan hanya diam saja seprti saat ini. \"Saya maunya temuan itu diselesaikan bukan didiamkan saja dan OPD terkait juga harus bisa bertangung jawab,\" tegas bupati.

Selain itu, dalam rapat bersama evaluasi atas kinerja itu, bupati juga menatar sejumlah kepala OPD yang ikut hadir. Pasalnya, hingga bulan Maret ini belum ada satupun pekerjaan fisik dan nonfisik dilelang.  \"Masa hingga bulan maret ini belum ada satupun dilelang. Jelas ini membuat lamban penyerapan anggaran,\" ujar bupati saat memimpin rapat.

Bupati pun memarahi kepala dinas yang hingga saat ini belum ada progres pekerjaan di OPD yang dijabat. Setidaknya pekerjaan fisik dan non fisik sudah masuk pada lelang ataupun di umumkan di Bagian Pembangunan sekretariat pemda seluma. Seperti pada dinas pekerjaan umum(PU) yang banyak pekerjaan yang gentol menjadi sorotan bupati.

\"Apalagi alasan pekerjaan fisik dan nonfisik belum diumumkan. Sekarang sudah masuk pada bulan ketiga. Seharusnya sudah ada bukan seprti sekarang belum ada satupun pekerjaan fisik dan non fisik yang lelang di ULP,\" tandas bupati kesal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Seluma M Syaifullah ST MM menerangkan, alasan lambannya pelelangan paket pekerjaan di PUPR tidak lain adanya perubahan penginputan, belum adanya pelatihan terkait pengimputan paket pekerjaan, serta adanya mata angaran kegiatan yang tidak ada perencanaan dan pengawasan. Hanya menyediakan anggran secara gelondongan. Hal itu mengharuskan dilakukan perubahan DPA agar bisa di kerjakan.  \'\'Jika seperti saat ini siapa yang bakal mengerjakannya,\" keluhnya. (333)

Sumber: