Desak Plt Gub Cabut Izin PLTU

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x100 MW di Teluk Sepanag, Kota Bengkulu kembali di demo oleh puluhan mahasiswa Universitas Bengkulu (Unib), IAIN, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dana aktivis lingkungan Kanopi Bengkulu di kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (29/10).

Para pendemo meminta pembangunan PLTU dihentikan. Koordinator Aksi Aliansi Tolak PLTU Batu Bara Teluk Sepang, Jhon Kenedi mengatakan, pembangunan PLTU batu bara itu berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup warga yang ada di Teluk Sepang. Sebab, sesuai dengan penelitian, polusi yang dihasilkan PLTU itu menyebabkan kematian dini 6.500 orang pertahun di Indonesia.

\"Kami minta Plt Gubernur segara mencabut izin pembangunan PLTU itu,\" ujar Jhon dalam orasinya.

Dijelaskannya, berdasarkan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal), proyek PLTU itu akan membakar 2.732,4 ton batu bara per hari atau 113,85 ton/jam. Dampaknya, akan menghasilkan abu sebanyak 39,85 ton/jam atau dengan perbandingan 35 persen dari bahan bakar.

Lalu abu mengendap 25,61 ton/jam. Dapak dari itu semua akan menghasilkan kimia berbahaya dan akan mengakibatkan kematian dini, stroke, penyakit kanker paru-paru serta penyakit pernapasan. \"Kami sangat merindukan pemimpin yang tidak acuh terhadap kondisi rakyatnya,\" tambahnya.

John mengatakan, pembangunan PLTU itu menjadi masalah besar. Pemerintah berdalih, pembangunan PLTU dari investor China itu atas kondisi kekurangan listrik di Bengkulu. Padahal, cadangan listrik di Bengkulu melebih pemakaian.  \"Pertanyaanya, apakah ini dibutuhkan. Kalau tidak, program PLTU itu hanya nafsu yang dipaksakan,\" beber Jhon.

Para pendemo juga membawa spenduk bertuliskan \'PLTU mimpi buruk masyarakat Teluk Sepang, lebih baik rela mati abu vulkanik daripada asap pabrik, Plt Gubernur cabut izin pembangunan PLTU, batu bara mimpi buruk generasi baru\'.

Tak puas dengan orasi dan membentang spanduk, perwakilan pendemo juga masuk ke kantor Gubernur untuk meminta Plt Gubernur untuk menemui massa. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil, lantaran Plt Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah sedang berada di Kabupaten Rejang Lebong. \"Kami sudah sering sekali meminta Plt Gubernur. Tapi tidak juga bisa. Sekarang juga tidak ada,\" ujar pendemo kecewa.

Para pendemo itu akhirnya ditemui Asisten II Setdaprov Bengkulu Hj Yuliswani SE MM.  Ia menegaskan, Plt Gubernur memang tidak bisa ditemui lantaran ke Rejang Lebong. Agenda di kabupaten itu sudah disusun sejak awal, sehingga masyarakat di kabupaten itu sudah menunggu.

\"Bukan tidak mau ditemui, di Rejang Lebong itu masyarakat kita juga sudah menunggu. Jika tidak datang, maka akan lebih kecewa,\" jelas Yulis.

Terkait tuntutan menghentikan pembanguan PLTU, menurut Yulis, tindakan penutupan itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun harus dilakukan kajian yang tepat. Mengingat Bengkulu juga saat ini membutuhkan investor masuk. Namun pemerintah akan mengedepankan investor ramah lingkungan. \"Kita sudah menerima aspirasinya, kita akan pelajarinya dengan memperhatikan lingkungan,\" tambahnya.

Yulis juga meminta para mahasiwa memberikan kajian untuk solusi energi apa yang tepat untuk Bengkulu. Sebab, jangan hanya bisa mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi kongkrit untuk kemajuan Bengkulu.  \"Tugas adik-adik itu belajar. Menggali ilmu, pembangunan industri apa yang tepat menjaga keberlangsungan lingkungan hidup,\" pungkas Yulis. (151)

Sumber: