Pemkot Bengkulu Keberatan Turuti Permintaan Pelindo

Hibah Terancam Batal, 447 KK Bakal Digusur

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Rencana penghibahan lahan milik PT Pelindo II Bengkulu kepada masyarakat di kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu kemungkinan besar sulit diwujudkan. Meski sebelumnya, sudah sempat disepakati dan dibuat draft perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota, namun PT Pelindo justru meminta benefit atau persyaratan yang tak mungkin bisa disanggupi oleh Pemkot.

Hal inilah yang membuat proses ini tarik ulur dan tak kunjung terselesaikan. Akibatnya, sebanyak 447 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal diatas lahan PT Pelindo tersebut terancam digusur sewaktu-waktu. \"Intinya Pelindo itu ingin minta benefit dari pembebasan lahan 12,18 hektar. Mereka meminta apa kira-kira yang menjadi keuntungan bagi mereka jika lahan itu dihibahkan untuk masyarakat setempat. Nah, rupanya Pelindo meminta pertukaran lahan,\" kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu, Drs Riduan MSi kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (15/10).

Dijelaskan Riduan, dari perjanjian itu Pelindo meminta beberapa lahan yang dikuasai masyarakat di area Pelindo itu harus dibersihkan atau dikosongkan. Adapun lahan yang harus dikosong yakni lahan yang dikuasai masyarakat di daerah Teluk Sepang yang saat ini terdapat 66 KK, kemudian lahan di wilayah Kampung Bahari sekitar 200 KK, dan di RT 8 eks lokalisasi Pulau Baai yang terdapat 60 KK.

Setelah dikosongkan maka lahan itu sepenuhnya akan dikuasai oleh PT Pelindo untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan Pelindo itu sendiri yang dianggap sebagai keuntungan setelah menyetujui penghibahan lahan seluas 12,18 Hektar tersebut. \"Nah, masyarakat yang tinggal di 5 RT tersebut harus bersih atau direlokasi, dan Pelindo meminta pemkot yang bertanggungjawab mencarikan lahan termasuk anggaran ganti rugi kepada masyarakat,\" bebernya.

Dalam hal ini, pemkot mengaku tidak menyanggupi permintaan PT Pelindo tersebut, karena Pemkot tidak mungkin bisa merelokasi ribuan masyarakat itu semudah membalikan telapak tangan. Sebab, harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar, sedangkan APBD kota sangat minim.

Tentu persoalan ini, lanjut Riduan menjadi dilematis bagi pemda kota karena jika tidak disanggupi maka 447 KK akan kehilangan tempat tinggal, dan perjanjian hibah lahan batal. Namun, jika permintaan tersebut disanggupi maka APBD kota akan terkuras habis hanya untuk melakukan relokasi ribuan masyarakat yang tinggal diwilayah pulau baai tersebut.

\"Kondisi APBD kita saat ini saya rasa Pemkot tidak sanggup untuk merelokasi 330 KK, berarti ada 330 rumah yang harus kita ganti rugi, itu biayanya sangat besar. Kita mengharapkan pembebasan lahan 12,18 hektar itu bisa disetujui PT Pelindo tanpa ada embel-embel lain, apalagi ini hibah lahan ini merupakan derektif Presiden,\" harap Riduan.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah meminta agar hibah lahan dilakukaan saat kunjungannya beberapa tahun silam. Dan rencananya pemukiman nelayan tersebut akan segera ditata melalui kerjasama lintas kementerian diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian BUMN RI dan Kementrian Pekerjaan Umum RI, menjadi pemukiman nelayan atau kampung sejahtera Pulau Baai dengan total anggaran Rp 75 miliar dari APBN.

Pun demikian proyek tersebut sempat terhenti karena status lahan belum jelas, dan masyarakat setempat belum memiliki sertifikat hak milik atau tanah tersebut. Akibat panjangnya tahapan administrasi dan lamanya waktu yang harus dilalui, sempat membuat keseriusan PT Pelindo untuk menghibahkan lahan dipertanyakan.

Dan pada bulan Oktober 2017 lalu ratusan warga Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya, sempat menggelar demonstrasi di depan kantor PT Pelindo II Bengkulu untuk menuntut agar pengembangan kawasan kampung sejahtera oleh kementerian PUPR yang sebelumnya terhambat segera dilanjutkan. Kemudian, warga menuntut agar hibah lahan segara diserahkan kepada warga.

\"Kalau akhirnya nanti hibah ini batal, kita juga belum tahu seperti apa solusi terhadap nasib 447 KK yang tinggal diatas lahan itu, karena kita belum memikirkan sejauh itu, melainkan masih berharap hibah ini tetap bisa dilakukan,\" jelas Riduan. (805)

Sumber: