Pemkot Usulkan Pinjam SMI Rp 250 M

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Kota Bengkulu kembali merancang peminjaman dana kepada salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Usulan ini tengah dirancang untuk dapat direalisasikan di 2019 mendatang, dan estimasi pinjaman sekitar Rp 250 miliar.

\"Kita memang sudah mulai bicara SMI, hal ini diperuntukkan ketika APBD kita memang kurang, maka dapat dilakukan peminjaman,\" kata Sekretaris Daerah Kota, Marjon MPd, kemarin (25/9).

Lebih lanjut dijelaskannya, rancangan ini akan diserahkan ke walikota usai masa pelantikan dan Sertijab, untuk mengkaji terlebih dahulu dan meminta keputusan apakah dapat dilanjutkan atau tidak.

\"Nanti kita serahkan ke kepala daerah meminta petunjuk beliau, besaran pinjaman direncanakan sesuai kebutuhan saja, jangan sampai berlebih jangan sampai kurang, dan kita juga perlu memperhatikan mau bangun apa dengan dana pinjaman itu,\" ungkapnya.

Peminjaman dana ini sebagai upaya dalam percepatan pembangunan di Kota Bengkulu, terutama infrastruktur jalan, jembatan, gedung, taman dan sebagainya yang dianggap penting untuk dipercepat karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan juga untuk mendukung dalam capaian program-program kepala daerah secara signifikan selama 5 tahun ke depan.

Untuk diketahui, rencana peminjaman dana SMI sebesar Rp 250 miliar ini sudah pernah diusulkan oleh Pemkot pada tahun 2016 lalu, hanya saja ditolak mentah-mentah oleh DPRD kota setidaknya ada 7 fraksi dari 9 fraksi yang menolak rencana pinjaman tersebut seperti Fraksi Partai NasDem, Gerindra, PKS, Hanura, Demokrat, Golkar dan Kebangkitan Bintang Perjuangan. Sementara itu, Fraksi PAN yang notabene partai pengusung Walikota Bengkulu jelas menyetujui usulan tersebut.

Alasannya, pinjaman tersebut tidak bersifat urgent pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu dirasa belum dalam tahap darurat. Dan jika dipaksakan, maka akan membenani APBD kota terutama dalam pengembalian pinjamannya karena harus membayar bunga sebesar 8,5 persen setiap tahunnya. Sehingga, pihak DPRD kota lebih memilih untuk menguyur pembangunan dengan APBD murni meski yang dianggarkan secara bertahap untuk tujuan tertentu tanpa ada risiko.

Pun demikian, Sekda kota masih optimis bahwa pinjaman ini bisa direalisasikan asalkan syarat dokumen dan administrasinya disiapkan secara matang dan benar. Dan pihaknya akan tetap mencoba mengusulkan pinjaman tersebut meski kemungkinan besar ada beberapa anggota dewan yang kurang setuju. \"Ketika itu ditolak berarti pengajuannya tidak benar, maka itu tugas kami menyiapkan proposal, kemudian komunikasi dengan DPRD, mudah-mudahan diterima ketika itu memang dikehendaki.

Dan penolakan tahun 2016 lalu itu, menginggat masa jabatan walikota tinggal sedikit lagi, dan takutnya ketika ada walikota baru tidak mau melanjutkan, nah sekarang pas momentnya diawal jabatan,\" terang Marjon. (805)

Sumber: