THR 480 Guru Honorer Diusulkan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Drs. Budiman Ismaun M.Pd mengatakan pihaknya akan memberikan tunjangan hari raya pada tenaga honorer daerah, termasuk guru honorer.

Ia mengaku pihaknya telah menghitung dan mengusulkan anggaran sebesar Rp 625 juta untuk THR 480 tenaga honorer daerah di lingkup Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu. Anggaran itu telah diusulkan dan selanjutnya menunggu keputusan Gubernur Bengkulu.

\"Kita sudah usulkan, begitu usulan itu disetujui maka langsung kita bagikan, \" ungkapnya usai Rapat Juknis PPDB di Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, kemarin.

Nominal yang akan diterima satu guru direncanakan Rp 1,3 juta. Namun jumlah itu belum dipastikan karena usulannya sendiri hingga saat ini belum disetujui.  \"Kita berharap usulan itu segera turun, mengingat kinerja di jajaran pemerintahan sebentar lagi sudah memasuki cuti idul fitri,\" imbuhnya.

Guru yang menerima honorer adalah mereka yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah, sementara guru honorer yang belum memiliki SK menjadi kewenangan sekolah tempat mereka mengabdi.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan Tunjangan Hari Raya (THR) akan mendorong laju inflasi Kota Bengkulu pada Juni 2018. Untuk itu, BI akan selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar mampu menjaga stabilitas harga komoditas menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah.

Kepala BI Perwakilan Bengkulu, Endang Kurnia Saputra mengatakan, perlu diwaspadai belanja masyarakat yang berpotensi berlebihan menjelang Hari Raya Idul Fitri pasca-pembayaran THR sehingga dapat menjadi faktor pendorong laju inflasi.

\"Karena itu, BI bersama pemerintah daerah berupaya menjaga inflasi selalu terjaga selama Ramadan ini,\" kata Endang, kemarin (7/6).

Bersama TPID Provinsi Bengkulu, BI telah melaksanakan upaya-upaya antisipasi kenaikan harga pada Bulan Ramadan melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait.  Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah inspeksi mendadak (sidak) pasar bersama, pasar murah, pengendalian ekspektasi masyarakat, serta informasi terkini ketersediaan pangan. \"Upaya tersebut diharapkan mampu untuk menjadi langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2018,\" ujar Endang.

Cara-cara yang akan ditempuh pemerintah dan pihaknya untuk menjaga inflasi tetap aman yakni, dukungan dan kolaborasi dengan TPID, beserta dengan pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Bahkan pihaknya memperkirakan Inflasi masih terjaga di sasaran yang ditetapkan bersama yaitu 3,5+-1%.  \"Meski akan terjadi inflasi, namun kami pastikan tetap terjaga lebih lagi kami juga lihat pertumbuhan ekonomi membaik, defisit transaksi berjalan terjaga dan kredit tumbuh 10-12%,\" tukas Endang.

Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Bengkulu, Dr Ansori tawakal ST MSi mengatakan, persoalan inflasi di Bengkulu merupakan persoalan unik karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti distribusi, infastruktur, produksi, dan lainnya, jadi bukan hanya sebatas supply dan demand. Oleh karena itu, perlu ada langkah bersama dan sinergi secara kelembagaan, baik dari pemerintah daerah, BI, dan pihak lain terkait inflasi.  \"Pemerintah harus bisa bersinergi dan kerja sama ke seluruh level daerah dan sanggup mendeteksi jika mulai timbul gangguan inflasi yang biasanya karena volatile food,\" ujar Ansori.

Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan ke perubahan kebijakan struktural agar infasi terus mengarah ke level rendah dan stabil. Dalam tim pun sudah dilengkapi pengelolaan data dan informasi real time dari daerah yang bisa mengetahui mana daerah surplus dan defisit sehingga ini akan terus dikembangkan dan bisa ketahuan kondisi di daerah.

\"Setelah bersinergi sekian lama, terlihat dalam inflasi terakhir ini masih terjaga rendah. Biasanya puncak inflasi saat Ramadan, kemudian kembali meningkat di Desember. Jadi, jauh sebelum hari besar keagamaan sinergi sudah dilakukan dan daerah sudah bekerja mengendalikan inflasi,\" tambah Ansori.

Di samping itu, hal penting lain dalam kelembagaan pengendalian inflasi, yakni mendorong inovasi dalam kebijakan, misalnya daerah yang bisa atur rute penerbangan sehingga tarif angkutan udara bisa disesuaikan, dan inflasi bisa teratasi, atau bisa melakukan budidaya komoditas yang memicu inflasi. \"Intinya kita harus berinovasi untuk mencegah inflasi,\" terang Ansori.

Ansori mengungkapkan, pemerintah saat ini tidak hanya lakukan operasi pasar, tapi jauh-jauh hari sudah koordinasi dengan pelaku usaha, mengoptimalkan fungsi bulog untuk serap dari petani. \"PR kita sekarang adalah menata logistik. Ini penting karena kami tidak ingin harga yang terbentuk karena faktor logistik yang tidak efisien,\" tutupnya.(999/247)

Sumber: