Pemulihan Bencana di Indonesia Masih Lambat: Apa yang Harus Dibenahi?

Penanganan bencana di Sumatera--

Minimnya Partisipasi Masyarakat

Di banyak wilayah terdampak bencana, masyarakat hanya menjadi “penerima program”, bukan “penentu kebutuhan”. Padahal, mereka adalah pihak yang paling memahami apa yang paling dibutuhkan. Pendekatan secara bottom-up masih kurang diperhatikan. Penelitian lapangan oleh Hidayat & Yuliana (2024) pada masyarakat terdampak di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pemulihan yang melibatkan masyarakat—termasuk kearifan lokal dalam proses rekonstruksi sosial—jauh lebih cepat dan memiliki daya tahan lebih panjang. Ketika masyarakat dilibatkan dalam memutuskan bentuk rumah, lokasi relokasi, dan prioritas bantuan, pemulihan menjadi lebih relevan, lebih cepat, dan lebih berdaya.

Mengambil contoh dari beberapa peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Di sejumlah kabupaten yang terdampak banjir besar, warga sering harus tinggal lama di hunian sementara. Proses perbaikan jembatan penghubung dan rumah rusak tidak dapat berjalan cepat karena pendataan ulang kerusakan terus direvisi, sementara anggaran baru turun setelah melewati tahapan administrasi yang rumit. Di beberapa daerah lain, rekonstruksi rumah tahan banjir atau fasilitas publik sempat terhambat karena perbedaan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama, dan aktivitas ekonomi lokal sulit pulih.

Lalu, Apa yang Harus Dibenahi?

Untuk mempercepat pemulihan, ada beberapa rekomendasi langkah strategis perlu dilakukan:

1.     Bangun sistem data pemulihan yang terpadu

Tidak boleh lagi ada perbedaan data kerusakan antar-instansi. Platform data terpadu harus menjadi acuan nasional, sehingga hal ini dapat membantu integrasi data yang dapat mempermudah proses pemulihan dan kerja antar-instansi.

2.     Pendanaan harus lebih cepat dan fleksibel

Dana pemulihan tidak bisa menunggu proses birokrasi yang panjang. Mekanisme pembiayaan risiko bencana, seperti yang diusulkan World Bank (2022), perlu didorong lebih serius. Disarankan adanya efisiensi proses pendanaan kebencanaan, sehingga tidak memperlama aksi pemulihan baik rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana.

3.     Terapkan prinsip Build Back Better secara menyeluruh

Rumah dan fasilitas publik yang dibangun harus dengan standar ketahanan, bukan sekadar membangun ulang seperti sebelumnya. Karena pada dasarnya pemulihan pasca bencana perlu memikirkan prinsip “Build Back Better”, dimana semua yang diperbaiki pasca bencana sudah di bangun dengan metode tahan bencana. Jadi, ketika ancaman (Hazard) yang sama kembali terjadi, maka kita sudah memiliki bangunan yang tahan terhadap ancaman tersebut, dan mengurangi resiko kerugian akibat ancaman tersebut.

4.     Partisipasi masyarakat sebagai pilar utama

Masyarakat terdampak harus terlibat sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini telah terbukti lebih efektif dalam banyak kasus. Masyarakat adalah orang lokal yang paling tahu kondisi dan kebutuhan mereka.

5.     Penguatan kapasitas di pemerintah daerah

Sumber: