Banner HONDA
BPBD

Hemat BBM dan Biaya Operasional, ASN Mukomuko Segera Uji Coba WFH Satu Hari dalam Seminggu

Hemat BBM dan Biaya Operasional, ASN Mukomuko Segera Uji Coba WFH Satu Hari dalam Seminggu

​Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Winarno, M.Pd-IST-

​BENGKULUEKSPRESS.COM– Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko. Merespons program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, Pemkab Mukomuko kini tengah mematangkan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

​Kebijakan ini dirancang bukan sekadar untuk memberi fleksibilitas, melainkan sebagai langkah nyata efisiensi energi dan penghematan biaya transportasi bagi para pegawai di daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Winarno, menjelaskan bahwa konsep yang sedang disusun adalah penerapan WFH selama satu hari dalam lima hari kerja.

ini dinilai paling moderat karena tetap menjaga kehadiran fisik ASN di kantor pada hari lainnya, namun memberikan ruang penghematan energi secara kolektif.

WFH ini kami pandang sebagai langkah strategis. Selain mendukung program pusat untuk mengurangi konsumsi BBM, kebijakan ini secara langsung berpotensi menekan biaya operasional harian ASN, terutama pengeluaran untuk transportasi yang saat ini cukup tinggi," ungkap Winarno. 

adanya kekhawatiran publik terkait produktivitas, Winarno menegaskan bahwa beban terbesar kebijakan ini terletak pada sistem pengawasan. Pemkab Mukomuko tidak ingin kebijakan ini justru menjadi celah bagi ASN untuk bersantai atau tidak produktif.

BACA JUGA:Arus Balik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatera Meningkat Tembus 213 Ribu Kendaraan

BACA JUGA:Ini Enam Penyakit Pasca Lebaran yang Harus Diwaspadai

​BKPSDM kini sedang merancang mekanisme pelaporan kinerja digital yang ketat. Setiap ASN yang menjalankan WFH wajib memberikan laporan capaian tugas secara berkala pada hari tersebut.

​“Kalau program ini dijalankan, beban terbesar ada pada pengawasan. Pemerintah daerah harus benar-benar memastikan ASN bekerja sesuai tugasnya, bukan justru sebaliknya. Kita harus mampu menjawab tantangan publik, apakah ASN benar-benar produktif saat di rumah atau tidak,” tegas Winarno dengan nada serius.

​Meskipun secara konsep dinilai positif, Winarno mengingatkan bahwa pelaksanaan WFH di Mukomuko masih menunggu keputusan final dari Bupati. Regulasi teknis sedang disiapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tata kelola pemerintahan.

​Tanpa kesiapan teknis yang matang, kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan dan indikator evaluasi kinerja menjadi syarat mutlak sebelum kebijakan ini diteken.

​"Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Bupati. Kami di BKPSDM bertugas memastikan kesiapan teknisnya. Jika regulasinya sudah jelas dan sistem pengawasannya siap, barulah kebijakan ini bisa kita jalankan," tutup Winarno.

​Hingga saat ini, para ASN di Mukomuko diminta tetap menjalankan tugas seperti biasa sembari menunggu instruksi resmi terkait dimulainya uji coba skema WFH satu hari tersebut. (**)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: