Sebab, lambannya pencairan DD ini akan membuat pembangunan di desa menjadi lamban.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Rinardi mengimbau semua pemerintah desa untuk segera mengambil dana desa yang mengendap di pemerintahan kabupaten agar pembangunan desa bisa segera dilakukan.
\"Dana desa hanya mengendap di pemerintah kabupaten dan belum tersalurkan, kami imbau semua pemerintah desa agar bisa segera diambil,\" ujar Rinardi, kemarin (29/4/2018).
Saat ini juga sudah memasuki akhir April, namun masih banyak dana desa yang belum tersalurkan dan mengendap. Hal ini tentu saja tak baik mengingat pembangunan desa harus segera dilakukan agar pemerataan pembangunan bisa dilakukan.
\"Dana desa harus disalurkan segera, jangan sampai terlalu lama mengendap sehingga menyebabkan pembangunan desa terhambat,\" sambung Rinardi.
Lebih jauh Rinardi mengungkapkan, dana ini seharusnya sudah tersalurkan sejak awal tahun jika mengacu pada aturan baru, yakni realisasi dana desa 2018 dirancang tiga tahapan.
\"Seharusnya sebesar 20 persen sudah disalurkan pada bulan Januari, tahapan ke dua 40 persen pada April dan tahap ketiga 40 persen pada Agustus, sayangnya hingga saat ini penyaluran masih saja terkendala,\" lanjut Rinardi.
Adapun syarat penyaluran tahap pertama juga cukup mudah yakni dengan menyampaikan laporan APBD desa saja, sayangnya belum ada desa di Bengkulu yang merampungkan APBD desanya, bahkan sekarang masih melakukan perubahan dan perbaikan APBD desa.
\"Pemerintah kabupaten akan segera menyalurkan ke desa jika persyaratan terpenuhi, sayangnya pemerintah desa tak segera memenuhi hal ini hingga akibatnya dana desa mengendap saja dan membuat pembangunan desa terhambat,\" tutur Rinardi.
Berdasarkan data monitoring penyaluran DD tahun 2018 tahap pertama 20 persen, per 6 April dari KPPN Bengkulu untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah sebesar Rp 48 miliar lebih, lalu KPPN Mukomuko Rp 21 miliar lebih, KPPN Curup untuk wilayah Kabupaten Lebong, Kepahiang dan Rejang Lebong sebesar Rp 48 miliar lebih, dan KPPN Manna untuk wilayah Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur sebesar Rp 70 miliar lebih.
\"Jika ditotalkan jumlah 20 persen realisasi DD tahap pertama dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sebesar Rp 189 miliar lebih,” terang Rinardi.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemerintah desa yang belum mengambil dana desa untuk segera mengambil guna mempercepat pembangunan desa. Tujuannya juga berujung pada meratanya pembangunan di setiap desa yang bisa dilakukan sejak awal tahun. Namun mengingat kondisi saat ini, hal ini sepertinya cukup sulit terwujud.
\"Pemerintah mengharapkan pembangunan sejak awal tahun, sayangnya tidak didukung dengan praktik di lapangan, penyalurannya saja tak sesuai target,\" tukas Rinardi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, Drs Ali Sadikin menyatakan, sesuai mekanisme ataupun aturan yang berlaku, saat ini DD siap meluncur ke rekening desa. Mengingat saat ini syarat-syarat pencairan sudah dirampungkan semua, mulai dari Perda APBD masing-masing kabupaten, yang ditindak-lanjuti Peraturan Bupati (Perbup).
\"Kemungkinan beberapa persyaratnya belum rampung, sehingga DD tahap pertama sebesar 20 persen dari total DD yang diterima masing-masing desa belum meluncur ke kas desa,\" ujar Ali.
Ia juga menghimbau, agar realisasi DD yang dilakukan masing-masing desa harus mengikuti koridor yang telah ada. Dengan begitu dapat meminimalisir dugaan penyimpangan.
\"Bagaimanapun juga DD ini dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan di desa, yang berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat jadi harus segera disalurkan ke desa,\" tutup Ali. (999)