‘’Kita sudah rapat hari ini (kemarin, red) membentuk Pansus tentang mangkraknya 4 paket proyek yang tidak selesai di Dinas PUPR tahun 2017 lalu,’’ ujar Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap SE kepada BE ditemui, kemarin (14/3).
Ia menjelaskan, Pansus diminta bekerja secara profesional dalam mencari data dan informasi yang sejelas-jelasnya untuk dapat menjawab keluhan masyarakat terkait tidak selesainya 4 proyek itu.
‘’Kita akan memaparkan secara transparan kepada publik tentang tidak selesaikan 4 proyek itu. Ini juga agar tidak terjadinya suudzon dari masyarakat,’’ ungkapnya.
Aliantor juga mengaku tetap berpikir positif terhadap SKPD terkait dan pemerintah daerah . Karena, niat dari pembangunan itu untuk kemajuan bagi masyarakat. Namun, bisa saja ada kendala-kendala yang fatal hingga membuat 4 pekerjaan itu tidak selesai sebagaimana mestinya.
‘’Ini nanti harus dibedah dan dikaji oleh Pansus. Kita tidak harus berpikiran negatif dahulu. Karena, kita yakin niat dari pemerintah tentunya untuk membangun guna kemajuan bagi masyarakat,’’ terangnya. Aliantor menyebutkan, Pansus harus dapat mencari hal yang menjadi penyebab utama, sehingga pekerjaan itu tidak selesai. Tujuannya, agar ke depan pelaksanaan proyek lebih siap dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
‘’Jadi kita jangan langsung menuduh pemerintah melakukan yang tidak pas. Tapi, kita lihat faktor penyebabnya secara jelas,’’ pungkasnya.
Tak hanya itu, berdasarkan informasi terhimpun, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) BU juga telah turun melakukan pengecekan ke lokasi terhadap 4 paket proyek yang tidak selesai itu. (816)