BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu tidak main-main dalam memberantas kapal nelayan yang menggunakan trawl di perairan Provinsi Bengkulu.
DKP bahkan telah meminta bantuan Kapal Patroli (KP) Hiu untuk melaksanakan penertiban tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Provinsi Bengkulu, Ivan Syamsurizal ST mengungkapkan, pihaknya mengharapkan bantuan KP Hiu untuk menertibkan kapal-kapal pengguna alat tangkap trawl di wilayah perairan Bengkulu.
\"Kapal Patroli Hiu diharapkan masuk ke perairan Bengkulu untuk menertibkan trawl sesuai komitmen DKP dalam memberantas bersih trawl yang masih beroperasi,\" ungkap Ivan, kemarin (27/2).
Penertiban kapal pengguna trawl dilakukan dengan bekerjasama dengan tim gabungan dari Polairud dan TNI Angkatan Laut Bengkulu. Penertiban ini diharapkan semakin optimal dengan bantuan kapal hiu yang dioperasikan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
\"Banyak keterbatasan dalam operasi penertiban ini, oleh karenanya kami minta bantuan Kapal Patroli (KP) Hiu agar penertiban lebih maksimal,\" lanjut Ivan.
Selain melakukan penertiban, pihak DKP juga melakukan pendekatan persuasif dengan meminta pengguna alat tangkap trawl untuk beralih alat tangkap, meskipun pada kenyataannya masih ada yang membandel.
\"Kami berkomitmen membersihkan penggunaan trawl di perairan Bengkulu karena sebelumnya kami sudah ingatkan secara persuasif namun masih banyak yang melanggar,\" tutur Ivan.
Komitmen ini menyusul serbuan nelayan tradisional di Bengkulu yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu beberapa waktu lalu menuntut aparat pemerintah dan penegak hukum membersihkan trawl dari perairan Bengkulu.
\"Operasi penertiban kapal pengguna trawl terus kami lakukan karena akan berpotensi memicu konflik antar-nelayan tradisional dan pengguna trawl menyusul tuntutan para nelayan beberapa waktu lalu,\" tukas Ivan.
Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu, Romi Faislah mengungkapkan, pihaknya mengharapkan tindakan tegas dari para penegak hukum terkait larangan trawl ini agar kedepannya nasib para nelayan kecil lebih jelas dan tidak lagi khawatir terhadap para nelayan pengguna trawl.
\"Kalau tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum bukan tidak mungkin terjadi konflik di lapangan, maka kami harap penertiban ini bisa membuat kedepannya nelayan bisa semakin sejahtera dan tidak berkonflik,\" singkat Romi.(999)