Sebab, waktu tinggal 4 bulan lagi, masih terlalu pesimis untuk mampu pencapai 100 persen, atau minimal 90 persen dari terget.
Pengamat Ekonomi Program Doktoral Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta, Dr Ahmad Badawi Saluy MM mengatakan serapan cukup minim itu menjadi pertanyaan kinerja pemerintahan selama ini. Sebab jika program di kerjakan secara serius, maka sampai bulan Agusutus ini sudah sampai 70-75 persen. \"Akuntabilitas kinerja pemerintah kita pertanyakan. Seharusnya tidak perlu terjadi minim serapan anggaran,\" terang Ahmad saat dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, kemarin (30/8).
Dikatakanya, pemerintah harus mengejar maksimal terlaksananya semua program. Tak ada jalain selain selain kerja, kerja dan kerja. Sebab, minimnya serapan anggaran ini berakibat luas pada lajunya pertumbuhaan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dampaknya, masyarakat dirugikan atas ketidak mampuan pemerintah membelanjakan uang rakyat. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurut kepada pemerintah. \"Jelas berdampak sekali dengan laju pertumbuhaan ekonomi Bengkulu. Ini PR besar untuk pemerintah,\" tambahnya.
Pembenahaan harus segera dilakukan oleh pemprov. Mulai dari evaluasi terhadap pejabat dibawahnya, termasuk kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Jangan sampai, waktu yang menyisakan di 4 bulan lagi menambah besar Silpa yang dimiliki oleh Pemprov Bengkulu. Belum lagi berdampak atas adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. \"Satker maupun pejabat struktural itu harus dievaluasi. Karena memang pemerintah itu dituntut untuk fokus,\" tegas Ahmad.
Ahmad mengatakan Provinsi Bengkulu sendiri masih banyak berpaku kepada APBD. Untuk itu, APBD sengat mempengaruhi pertumbuhaan ekonomi Bengkulu. Baik dari sisi pembangunan infrastrukur, maupun diri sisi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ditutut untuk berkerja keras, mementingan kesejahteraan rakyat.
\"APBD Bengkulu itu masih kecil dibanding dengan provinsi lain. Artinya jangan sampai APBD kicil ini ternyata malah tidak berdampak apa-apa untuk Bengkulu. Bahkan malah dipangkas, ini tidak perlu terjadi,\" paparnya.
Sementara itu, dilihat dari total paket lelang 297 peket, selesai lelang 12 paket atau 42,76 persen. Sementara proses lelang ada 47 paket atau 15,82 persen, proses administrasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ada 4 Paket atau 1,35 persen.
Dikatakannya, 119 paket yang belum selesai lelang, itu rata-rata ada dipengerjaan proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dan 32 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam rapot merah, rendah serapan anggaran. 119 paket lelang itu sendiri masuk dalam evaluasi untuk segera ditindak lanjuti, dari sisa waktu yang ada.
“Kita evaluasi semua, agar ditindaklanjuti. Karena laporan kita sudah turun diangka 109 peket yang akan dikebut,” ujarnya.
Dari hasil rapat evaluasi, dihasilnya dari total paket lelang 297 peket, selesai lelang 127 paket atau 42,76 persen. Sementara proses lelang ada 47 paket atau 15,82 persen, proses administrasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ada 4 Paket atau 1,35 persen dan 119 paket yang belum selesai lelang atau terancam batal jika tidak cepat diselesaikan. Terbanyak ada dilelang pengerjaan proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), yaitu 41 paket belum siap lelang. Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi, Oktaviano optimis lelang itu segera akan diselesaikan dalam waktu dekat ini. \"Progres terus kita lakukan. Mudah-mudahaan dalam waktu dekat ini selesai proses lelangnya,\" ungkap Okta.
Diakuinya, belum selesai lelang itu terkendala atas belum siapnya pihak kontraktor melalang. Termasuk ada yang masih terhambat administarasi, sehingga proses tender lelang harus dilakukan secara hati-hati. \"Sudah banyak yang berjalan. Kita kerjar dalam waktu dekat ini,\" tutupnya.
sebelumnya, Plt Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA menegaskan pengendapan APBD ini akibat dari belum selesainya lelang 119 paket proyek provinsi, dari total paket lelang 297 paket. Dampaknya, 119 paket proyek itu terancam gagal lelang. \"Tidak semua gagal, ada yang sudah masuk proses lelang dan ada yang akan ditandatangai kontrak,\" terang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (29/8).
Dikatakannya, 119 paket yang belum selesai lelang, itu rata-rata ada dipengerjaan proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dan 32 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam rapot merah, rendah serapan anggaran. 119 paket lelang itu sendiri masuk dalam evaluasi untuk segera ditindak lanjuti, dari sisa waktu yang ada. \"Kita evaluasi semua, agar ditindaklanjuti. Karena laporan kita sudah turun diangka 109 peket yang akan dikebut,\" ujarnya. (151)