KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - Adanya simpang siur informasi mengenai biaya pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) los Pasar Kepahiang ditindak lanjuti secara serius oleh DPRD Kabupaten Kepahiang. Anggota DPRD akan turun ke pasar langsung untuk mencari keterangan dari para pedagang akan kebenaran pungutan HGB.
Anggota DPRD Kepahiang, Ahmad Rizal, Selasa (1/8) mengatakan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM membantah adanya biaya HGB. Meskipun adanya penarikan anggaran mencapai Rp 400 ribu saat pedagang mengurus HGB, dana tersebut merupakan pembayaran tunggakan retribusi oleh pedagang. \"Kalau keterangan demikian, tidak ada biaya HGB. Jika ada anggaran Rp 400 ribu saat pengurusan itu karena pedagang menunggak retribusi,\" ucapnya.
Rizal menegaskan, akan mencari keterangan lebih lanjut, bila nantinya pungutan benar-benar terjadi maka Dinas Pedagangan, Koperasi dan UKM harus dapat mengambil kebijakan untuk menghentikannya. \"Katanya kalaupun ada pungutan itu dilakukan oleh oknum, jadi harus dapat dibongkar oknumnya siapa,\" tegas Ahmad Rizal. (320)