Persoalannya, nota dari Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penutupan PT BRS tersebut belum turun.
‘’Kita tunggu nota dari Pak Bupati dulu. Nota itu akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengkajian mengenai penutupan PT BRS,’’ ujar Kabag Hukum Setdakab Bengkulu Utara Andi Danial SH MHum, kemarin (17/7).
Ia juga mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat bekerjasama dalam melakukan kajian hukum penutupan PT BRS. Kemudian Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) setempat juga dapat terlibat. Sehingga kajian hukum penutupan PT BRS tidak mentah yang bisa berbalik pada Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara.
‘’Pertama, kita minta Dinas Perkebunan untuk dapat menyerahkan data mengenai PT BRS. Kalau dari pihak desa, datanya sudah kita terima. Ini akan kita kaji apa saja hukum yang telah dilanggar perusahaan. Sehingga penutupan ini tidak menimbulkan persoalan baru,’’ ungkapnya.
Ia menyampaikan, pentingnya pengkajian hukum mendalam guna menghindari laporan dari pihak perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran tidak terima atas keputusan tersebut.
‘’Putusan ini nantikan dikeluarkan oleh Pak Bupati atas nama Pemda Bengkulu Utara. Jadi, kalau data kita tidak akurat, bisa saja pihak perusahaan akan membawa ke PTUN. Maka jangan sampai ketika di PTUN kan, kita malah kalah,’’ terangnya.
Ia menyebutkan, tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan kajian hukum terkait penutupan PT BRS itu, asalkan kelengkapan data yang dibutuhkan benar-benar akurat dan valid.
‘’Kalau memang datanya lengkap, tidak akan lama selesai kita kerjakan. Tapi kalau datanya tidak ada, apa dasar penguatan yang akan kita cantumkan dalam penutupan perusahaan itu nanti,’’ pungkasnya.(816)