BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu resmi memulai mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2016, kemarin (3/4).
Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rohidin Meryah MMA pun optimis laporan keuangan tersebut membaik dibandingkan 2015, sehingga optimis mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangka tahun 2015 lalu, pemprov hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tidak hanya Pemprov, Pemerintah Kota Bengkulu juga berupaya keras untuk mendapatkan predikat bergengsi tersebut.
\"Laporan keuangan tahun 2016 sudah kita sampaikan dengan BPK dan kita optimis kembali mendapatkan WTP,\" ujar Rohidin kepada BE, kemarin.
Dijelaskannya, jika nantinya terdapat temuan, maka semua OPD harus cepat untuk menyelesaikannya. Mengingat LHP keuangan tahun 2016 tersebut akan diserahkan oleh BPK pada 31 Mei mendatang.
\"Kalau ada temuan, kita minta cepat untuk selesaikan,\" tuturnya.
Termasuk temuan yang menjadi permasalahan setiap tahunnya, pemprov juga akan membentuk tim kecil untuk menyelesaikannya. Mengingat tahun 2016, pemprov telah mulai berbenah dalam melakukan perbaikan birokrasi, termasuk tata kelolah keuangan.
\"Temuan yang sifatnya berjenjang, kita minta tim kecil untuk dapat menyelesaikannya,\" urai Rohidin.
Wagub menegaskan, semua kepala dinas atau kepala OPD untuk tetap berada di tempat tugasnya selama proses pemeriksaan berlangsung. Termasuk melengkapi semua berkas yang diminta oleh tim pemeriksaan dari BPK sehingga pemeriksaan keuangan tersebut tidak terhabat.
\"Silakan dampingi semua tim pemeriksaan, jangan sampai data-data yang dibutuhkan tidak bisa diberikan. Karena kita ingin pemeriksaan ini lancar sampai selesai,\" tutupnya.
Pemkot Kejar WTP
Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017 ini. Keseriusan ini mulai dari tingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini terus melakukan pembinaan terhadap pengeluaran ataupun penggunaan anggaran yang dapat dipertanggugjawabkan. Pasalnya, jika melakukan kesalahan, maka kepala OPD terancam dinonjobkan.
“Sanksinya kita akan memberikan SP kepada kepala OPD yang bersangkutan, karena dia tidak bersungguh-sungguh menanggani anggaran. Jadi, untuk apa dipertahankan karena target kita bagaimanapun juga tahun ini harus dapat WTP,” kata Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd.
Sejak masa kepemimpinan Helmi-Linda, lanjutnya, Pemerintah Kota Bengkulu hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah kota belum maksimal.
Oleh sebab itu, dalam satu tahun masa pemerintah Helmi-Linda terakhir ini, pihaknya akan berupaya semaksimal untuk membenahi keuangan agar tidak ada persoalan lagi yang menghalangi untuk mendapay WTP.
Maka dalam hal ini, Sekkot mewanti-wanti para pejabat pengguna anggaran agar tidak menggunakan uang tanpa ada LPj yang sah.
“Setiap akhir triwulan akan kita evaluasi terus, dan kita pantau sejauh mana pengelolaan anggaran itu, apalagi kalau ada tunggakan. Ini sudah kita sampaikan dalam rapat kemarin,” ungkapnya.
Ia pun melibatkan peran Inspektorat untuk terus melakukan pembinaan setiap bulan kepada seluruh OPD untuk menginggatkan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan anggaran. Jika ditemukan ada OPD yang tidak membuat LPj, maka Inspektorat akan turun untuk melakukan pemeriksaan sebelum ditindaklanjuti oleh BPK.
“Ini lebih kepada pembinaan dulu, agar pengelolaan keuangan kedepannya bisa lebih tertib dan akuntabel, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dikemudian hari. Jadi, setiap mengajukan anggaran sudah jelas penggunaannya untuk apa, dan tidak boleh LPj-nya melanggar ketentuan, baik jumlah materil maupun waktunya,” pungkas Marjon. (805/151)