\"Proyek tahun 2015 tidak masuk dalam daftar rencana kerja Inspektorat dua tahun lalu, karena memang tidak diusulkan dalam daftar,\" ujarnya.
Harun mengkui tidak memahami mekanisme proyek penggelontoran anggaran mencapai Rp 3,8 miliar dalam pengadan lahan yang direncanakan sejak awal untuk gedung Tourist Informatian Centre (TIC) milik Dinas Pariwisata tersebut.
\"Tidak ada audit dari Inspektorat, karena memang kegiatan itu tidak masuk dalam rencana kerja tahunan kita,\" ungkap Harun.
Menurutnya setiap kegiatan dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang akan mendapatkan audit atau pemeriksaan dari lembaga berwenang seperti Inspektorat Daerah. Guna mengetahui proses pelaksanaan kegiatan atau proyek supaya tidak menyalahi aturan. \"Seingat saya untuk kegiatan lahan itu memang tidak masuk direncana kerja kita,\" tuturnya.
Ia pun mengatakan tidak semua kegiatan Pemkab Kepahiang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk didaftar auditnya. Karena sejauh ini personil dan tenaga auditor Inspektorat tidak banyak, sehingga untuk melaksanakan pemeriksaan keseluruhan sangat tidak memungkinan. \"Biasanya untuk menyusun rencana kerja bagian perencaan kita akan rapat bersama dengan provinsi (BPK), nantinya tidak semua kegiatan masuk ke kita untuk kegiatan yang sudah masuk diaudit BPK tentunya kita tidak akan memeriksaanya kembali,\" ungkap Harun.
Lahan tepi jurang di kawasan pusat kota Kepahiang tengah menjadi perbincangan hangat, terlebih setelah politisi PKB Hariyanto SKom mengatakan bila lahan yang dibebaskan Pemkab Kepahiang itu sebelumnya pernah ditawakan pemiliknya kepada anggota DPRD tersebut seharga Rp 28 juta. Sehingga sangat mengherankan jika adanya pembebasan lahan hingga Rp 3,8 Miliar. (320)