Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE, Rabu (7/12) menjelaskan, pemangkasan tersebut bertujuan untuk menekan defisit anggaran yang terjadi.
\"Defisit anggaran tidak akan berkurang bila tidak dipangkas. Pemangkasan telah dilakukan dalam pembahasan RAPBD terhadap seluruh SKPD yang mengacu pada Perda tentang Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang baru,\" ungkap Aan.
Politisi Golkar ini mengatakan, setelah adanya pemangkasan maka defisit anggaran yang sebelumnya Rp 37 lalu dirasionalisasi, akhirnya defisit tersisa sekitar Rp 26 miliar lagi. Rasionalisasi yang dilakukan TAPD diantaranya dengan mencoret sejumlah anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang dan jasa serta alat tulis kantor (ATK).
\"Setelah pemangkasan defisitnya menjadi nol,\" terangnya.
Selanjutnya, sambung Andrian, defisit Rp 26 miliar pasca rasionalisasi yang dimaksud, pada waktu pembahasan pihaknya dengan TAPD dirasionalisasikan lagi.
\"Bentuk rasionalisasi yang kita lakukan memangkas sejumlah anggaran lagi, sehingga akhirnya diperolehlah defisit anggaran dalam RAPBD 2017 itu nol rupiah,\" ujar Andrian.
Ia menambahkan, pemangkasan yang dilakukan untuk menekan defisit itu dilakukan pihaknya tanpa pandang bulu. Dalam artian seluruh SKPD dipangkas.
\"Untuk Sekretariat Dewan ini saja anggarannya kita pangkas sekitar Rp 1,5 miliar. Pemangkasan terbilang cukup besar itu pada Dinas PU, yakni mencapai Rp 7,2 Miliar. Anggaran yang dipangkas seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai,\" singkatnya. (**)