TUBEI, BE - Jika tidak ada aral melintang, masyarakat terdampak longsor dan banjir bandang yang terjadi 28 April lalu kembali akan melakukan demo di DPRD pada Senin (5/12) hari ini.
Seperti yang disampaikan penanggung jawab aksi, Rusmianto, massa yang akan ikut dalam aksi damai tersebut berjumlah lebih dari 100 orang yang berasal dari Kecamatan Lebong Selatan.
Massa akan berkumpul di di depan kantor Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan dan selanjutnya akan melakukan orasi di posko korban dampak atifitas PGE.
\"Baru setelah orasi kita lanjutkan ke DPRD Lebong. Kemunkinan massa yang akan ikut juga lebih dari 100 orang,\" ungkap Rusmianto. Dikatakannya, ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, masyarakat menuntut kepastian ganti rugi tanam tumbuh akibat aktifitas PT. PGE (semburan uap) dan uji produksi PT. PGE. Kedua, Agar PT. PGE segera memberikan surat pernyataan secara resmi untuk menyanggupi ganti rugi tanam tumbuh sesuai dengan aturan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketiga, lanjutnya, meminta DPRD Lebong untuk menjadi mediator antara PT. PGE dengan masyarakat korban semburan gas uap panas bumi akibat uji produksi PT. PGE.
\"Dan terakhir, apabila masyarakat tidak mendapat keputusan dari pihak PT. PGE mengenai ganti rugi dampak, maka masyarakat akan mengadakan aksi ke Jakarta dalam hal ini istanah kepresidenan,\" tegasnya.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lebong, Mahdi SSos mengatakan pihaknya dengan terbuka akan menerima perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, pihaknya meminta para pendemo mematuhi aturan huku yang berlaku seperti izin dan tidak anarkis saat melakukan aksi.
\"Silahkan saja menyampaikan aspirasi, kita sebagai wakil rakyat tentunya siap menampung aspirasi tersebut. Tapi dengan catatan aksi harus berlangsung damai,\" jelas Mahdi.(777)