BENGKULU, BE - Setelah terjadi melalui perdebatan dan pembahasan yang cukup panjang hingga 5 bulan, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Bengkulu 2016 ini disahkan dalam sidang paripurna, sore kemarin (10/11).
Tidak hanya saat pembahasan, ketika ingin disahkan juga mendapatkan rintangan dari anggota DPRD. Buktinya, pengesahan yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB molor hingga pukul 16.00 WIB karena anggota dewan yang hadir belum kuorum.
Meski molor, namun saat sidang semua fraksi menyetujui Raperda APBD-P tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
\"Dari kesepakatan dan pertimbangan, kami Fraksi PDI-P menyetujui Raperda APBD-P 2016 menjadi Perda,\" ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Agung Gatam SE dalam sambutannya.
Walaupun setuju, namun anggaran Rp 300 miliar yang akan digunkaan untuk pembangunan jalan dan jembatan tetap dihapuskan. Sehingga yang dianggarkan adalah anggaran rutin dan penyelesaikan program yang telah ada tahun ini, termasuk didalamnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan belanja rutin pegawai, biaya langsung maupun tidak langsung.
\"Waktu pengerjaan yang sangat pendek dan pertimbangan terjadinya temuan BPK menjadi catatan kita bersama untuk tetap tidak memasukkan anggaran pembangunan fisik. Namun pada dasarnya, kita tetap memperjuangkan mana yang memang menjadi kebutuhan,\" terangnya.
Senada juga disampaikan Juri Bicara Fraksi Demokrat, Ir Muharamin yang juga menyetujui APBD-P itu disahkan.
\"Selama kami menjadi dewan, pembahasan APBDP 2016 ini lah yang paling lama. Tapi kita tidak boleh terlena, PR besar sudah menunggu dan harus diselesaikan secepatnya,\" ungkap Muharamin.
PR besar yang dimaksudnya adalah pembahasan APBD 2017 yang harus sudah disahkan dalam kurun 1,5 bulan ini. Sementara itu, Gubernur Ridwan Mukti berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD tersebut, baik untuk percepatan program maupun yang lainnya.
\"Masukan dan kritikan kita jadikan sebuah pembelajaran untuk membangun Bengkulu ke depan,\" tukas RM. (151)