FGD Bersama DKP Provinsi Bengkulu dan Yayasan Latun, Pemkab Kaur Dukung Program KNMP 2027

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Dukungan tersebut disampaikan dalam koordinasi atau  Focus Group Discussion (FGD) antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemkab Kaur, dan Yayasan LATUN di ruang kerja Wakil Bupati Kaur, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan itu dihadiri Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., Asisten II Pemkab Kaur Hellitza Okkie, S.Kom., M.H., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaur Ifrianto, S.E., Kepala DKP Provinsi Bengkulu Syafriandi, S.E., S.T., M.Si., serta Manager Program Eko Sumartono, S.P., M.Sc., dari Yayasan Lestari Alam Laut Untuk Nusantara (LATUN) didampingi jajaran tim Leader. Hadir pula penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan para surveyor.

Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pelaksanaan program KNMP karena dinilai dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus pembangunan fasilitas bagi nelayan.

Menurutnya, sebagai daerah pesisir, Kabupaten Kaur telah menjalankan program pembangunan KNMP dalam beberapa tahap. Pada 2026, terdapat tiga desa penyangga yang disebut telah menjalankan program tersebut, yakni Wayhawang, Pasar Lama, dan Tanjung Pandan.

“Pada prinsipnya kita mendukung program KNMP ini demi peningkatan ekonomi dan pembangunan fasilitas masyarakat nelayan Kaur,” ujar Abdul Hamid.

Koordinasi program Kampung Nelayan Merah Putih 2027 di ruang kerja Wakil Bupati Kaur bersama DKP Provinsi Bengkulu dan Yayasan Latun, Kamis (5/11/2026).-FOTO ISTIMEWA-

BACA JUGA:Matangkan Program KNMP Tahun 2027, Tim Pelaksana Gelar Koordinasi dan Audiensi Bersama DKP Kabupaten Seluma

BACA JUGA: Enam Tokoh Bengkulu Dilantik Jadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP 2026-2027

Ia juga menyatakan Pemkab Kaur siap mengerahkan dukungan melalui pendampingan dan penyediaan data oleh perangkat daerah teknis, khususnya DKP.

Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Bengkulu Syafriandi mengatakan, pihaknya hadir untuk mendampingi Yayasan LATUN sebagai mitra KKP dalam pelaksanaan survei terhadap 10 titik desa di Kabupaten Kaur yang menjadi sasaran penjajakan program KNMP.

Syafriandi menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung program tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam proses perencanaan, termasuk pembahasan anggaran. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan.

“Mengapa kita ingin dilibatkan penuh, supaya KNMP ini tidak mubazir. Jangan sampai program ini kemudian seperti sebelumnya, di mana ada pembangunan cold storage yang enam bulan pertama listriknya dibantu oleh KKP, namun kemudian berhenti. Siapa yang mesti membayar listriknya setelah itu. Karena pengalaman, jika tidak dihidupkan dalam satu bulan, maka mesinnya akan rusak. Sebab itu perlu juga sinergi dengan pemda mengatasi masalah ini,” ujar Syafriandi.

Di sisi lain, Eko Sumartono dari Yayasan LATUN menjelaskan, pihaknya bersama tim akan melakukan survei kelayakan di 10 titik desa di Kabupaten Kaur. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyuluh dinilai penting untuk memperoleh masukan mengenai kebutuhan masyarakat nelayan.

“Survei yang akan kami lakukan ini ada 10 titik di Kaur, sebab itu koordinasi dengan Pemda termasuk penyuluh sangat penting. Kami butuh masukan agar harapan kami survei ini memberikan kebermanfaatan untuk nelayan di Kaur ke depan,” ujar Eko.

Sumber: