Pencoretan dana aspirasi dewan ini melibatkan semua unsur terkait, mulai dari Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri SSos dan para wakilnya, Wakil Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs Sodoto MPd dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut dilibatkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan proses pembahasan APBD-P tersebut.
\"KPK melakukan koordinasi dengan eksekutif dan legislatif agar pembahasan APBD-P betul-betul fokus kepada pembahasan program dalam rangka menuju program masyarakat,\" kata Koordinator Supervisi (Korsup) KPK, Aldinsyah Nasution kepada BE, kemarin.
Anggaran yang dicoret sendiri memang cukup fantastis untuk 45 dewan, mulai dari pimpinan, ketua fraksi hingga anggota dewan biasa.
Untuk satu orang pimpinan dewan, anggaran aspirasinya mencapai Rp 5 miliar. Pimpinan fraksi mendapatkan Rp 3,5 miliar satu orang, dari 8 faksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu. Sementara masing-masing anggota dewan diusulkan Rp 3 miliar. (lihat grafis).
Aldinsyah yang akrab disapa Coky ini menjelaskan, dalam pengawasan dan pendampingan tersebut, KPK tidak ikut melakukan pembahasan secara item-peritem program. Hal tersebut kewenangan pihak eksekutif dan legislatif dalam melakukan pembasan hingga pengesahan.
\"Jadi, kita tidak sama sekali membahas item-item program,\" ujarnya
Lamanya proses pembahasan APBD-P tahun ini juga menjadi catatan KPK, karena dengan molornya pengesahan APBD-P membuat program ke masyarakat sulit berjalan.
\"Saya hanya menginginkan APBD-P ini dapat cepat diketok palu,\" tegas Coky.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj Sefti Yuslinah SSos mengaku tidak tahu adanya pencoretan anggaran aspirasi itu. Jika memang dicoret, ia memastikan akan menggangu semua usulan masyarakat yang telah diserap, diterima dan disampaikan oleh semua anggota dewan.
\"Saya belum tahu kalau ada pencoretan. Namun yang jelas, tidak mungkin anggaran tersebut dicoret. Kalau dicoret, bagaimana lagi dewan melaksanakan tugasnya,\" ujar Sefti.
Dijelaskannya, anggaran aspirasi sudah menjadi kewajiban, karena dalam sumpah jabatan dewan sudah tertera bahwa dewan melaksanakan tugas dalam penyerapan asiprasi masyarakat.
\"Tugas kita sewaktu dilantik sudah jelas, yaitu menyerap, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat,\" bebernya.
Ketika memang benar-benar nantinya dicoret, dewan pun akan mengambil langkah untuk tetap memperjuangan hak rakyat tersebut. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat benar-benar mampu untuk diakomodir.
\"Tentu kita akan perjuangan karenan memang itu kebutuhan masyarakat,\" ujar Sefti.
Anggaran Infrastruktur Masih Diperjuangkan
Penolakan anggota dewan atas usulan Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, masih tetap diperjuangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemprov Bengkulu. Hal tersebut masih melihat kesanggupan SKPD teknis untuk melakukan pengerjaan dalam waktu 2 bulan ini.
\"Masih dilihat dulu sanggup tidak untuk melalukan. Kalau sanggup, kita akan masukkan lagi dalam pembahasan APBD-P,\" terang Asisten III Setdaprov Bengkulu, Edyarsyah SSos.
Selain itu, pembahasan APBD-P tidak ada kendala. Pengajuan belaja rutin dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 100 miliar tetap diusulkan. Begitupun dengan fasilitasn gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 10,8 miliar tetap diusulkan.
\"Seperti perjalanan dinas sampai dengan Desember ini tetap dimasukan. Bitupun dengan baju dinas gubernur dan wakil gubernur yang belum ada, juga akan dianggarkan,\" tambahnya.
Edyarsyah mengatakan, dalam minggu ini perubahan akan kembali dimasukan untuk dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.
\"Hari Senin (24/10) nanti kita akan masukkan, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi,\" pungkas Edyarsyah. (151)