BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bengkulu tidak hanya mengaudit penggunaan dana Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot), akan tetapi juga mengaudit penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot senilai Rp 5 miliar lebih.
BPK sengaja mengambil langkah untuk mengaudit dana Bansos ini, karena dana Bansos sangat rawan disalahgunakan. Terlebih beberapa waktu lalu terjadi pesta demokrasi berupa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) di Kota Bengkulu.
\"Audit ini sudah berjalan dari akhir November hingga Desember 2012 lalu, saat ini tinggal proses penyelesaian laporan dan diperkirakan awal Februari mendatang hasil audit ini akan kami serahkan ke Pemkot,\" kata Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Bengkulu, Sudarmono.
Ia mengungkapkan selain mengaudit dana Bansos, BPK juga mengaudit dana belanja modal Pemkot selama 2012. Sudarmono menilai, kedua dana tersebut sangat rentan disalah-gunakan, seperti dana Bansos digunakan untuk kepentingan pencitraan atau disalurkan kepada lembaga dan yayasan yang tidak resmi. Demikian juga dengan dana belanja modal, di beberapa daerah telah terbukti bahwa dana belanja modal banyak diselewengkan oleh pengelolanya.
\"Untuk dana belanja modal saya tidak hafal berapa nominalnya, namun yang jelas khusus untuk audit kedua dana ini merupakan instruksi langsung dari BPK RI pusat, dan tidak hanya berlaku untuk Kota Bengkulu, akan tetapi juga berlaku untuk beberapa kota dan kabupaten di daerah lain,\" sampainya.
Saat ini hasil auditnya pun sudah diketahui pihaknya, namun belum bisa dipublikasikan, mengingat belum diserahkan ke pihak Pemkot. Kendati demikian, bila terjadi penyalah-gunaan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, maka BPK pun meminta agar pengelola Bansos Pemkot untuk mengembalikan kerugian tersebut.
\"Jika ditemukan ada penyelewenangan, kami tidak bertindak seperti KPK yang langsung memproses pengelola dana tersebut melainkan hanya memberikan rekomendasi dan menyarankan agar kedepannya penggunaan anggaran dapat diperbaiki,\" terangnya. (400)