TUBEI, Bengkulu Ekspress - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lebong, Selasa (4/10) melakukan pertemuan dengan masyarakat yang terkena dampak longsor dan banjir bandang dari kluster A PT Pertamina Gheotermal Energy (PGE) pada April 2016 lalu. Dalam pertemuan tersebut hadir Sekda Lebong, Ketua Pansus I, Ketua Pansus II, Kepala BLHKP, Kepala Distamben, Kepala KPT, Kepala BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Kasat Intel Polres Lebong, Kepala Dinas Pertanian, Plt Kepala Dinsosnakertrans, Kejari Lebong, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, perwakilan PT PGE serta perwakilan masyarakat Kecamatan Lebong Selatan.
Rapat yang dipimpin langsug Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko P SE tersebut sempat memanas saat perwakilan dari PT PGE kembali memberikan janji kepada masyarakat terkait ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak longsor dan banjir bandang.
Disampaikan Sr Supervisor General Suport PT PGE, Diki Febriansyah, pihaknya sejauh ini baru melakukan normalisasi Air Kotok, sedangkan untuk penyediaan air bersih akan dilakukan bulan depan. Untuk itu, dirinya belum bisa memutuskan terkait tuntutan masyarakat untuk ganti rugi lahan tersebut.
\"Untuk ganti rugi lahan tidak bisa saya putuskan,karena harus dibicarakan ditingkat Direksi. Rencananya tgl 17 hingga 22 Oktober 2016 mendatang, Direksi bersama Kemeterian ESDM akan mencari solusi atas kerugian yang dialami masyarakat tersebut,\" kata Diki.
Mendengar jawaban tersebut kondisi rapat memulai memanas, setelah perwakilan masyarakat Fahrul Uzami (36) warga kelurahan Mubai kec Lebong Selatan memukul meja ruang rapat tersebut. Dengan bahasa yang cukup keras ia menegaskan, agar pihak perusahaan PT PGE segera memberikan kejelasan terkait kerugian yang di alami masyarakat tersebut. Termasuk meminta pihak perusahaan untuk segera menelpon direksi agar segera mengambil keputusan.
\"Kami sudah lelah pak, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang di alami masyarakat tersebut. Saat ini terjadi krisis ekonomi dimasyarakat yang terkena dampak tersebut. Saat ini telpon langsung direksi PT PGE agar segera mengambil sebuah keputusan,\" tegas Fahrul.
Rapat sempat di skor beberapa menit, setelah pihak PT PGE meminta izin untuk melakukan kordinasi dengan dirut PT PGE yang berhalangan hadir pada rapat tersebut. Setelah melakukan kordinasi, rapat di lanjutkan dengan keputusan, bahwa pihak PT PGE memastikan apakah siap yang di alami masyarakat pada minggu depan.
\"Barusan saya sudah menelpon pihak Direksi yang sekarang masih berada di Jakarta. Sebelumnya kedua belah pihak antara pemda dan PT PGE telah bertemu, antara dirut dan bupati telah membuat kesepakatan. Kemungkinan keputusan akan di bahas tanggal 17 – 22 Oktober mendatang, tapi ada kemungkinan pihak PT PGE akan mengganti rugi atas kerugian masyarakat tersebut,\" kata Diki.
Selain itu, Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto SE dalam rapat tersebut mengatakan penyelesaian konflik lahan yang dialami masyarakat sekitar lokasi perusahaan PT PGE tersebut sudah sepatutnya mendapat tanggapan yang jelas dari perusahaan PT PGE itu sendiri. Dimana tuntutan masyarakat untuk kerugian lahan yang dialami ini seharusnya sudah mendapatkan jawaban yang jelas dari perusahaan. Ditambah lagi pada rapat tersebut, kehadiran Direksi PT PGE sangat di harapkan, namun kekecewaan terjadi pada rapat lantaran PT PGE hanya diwakilkan oleh pihak yang tidak bisa mengambil keputusan.
\"Saya harap kepada PT PGE dapat memberikan respon yang jelas terhadap tuntutan masyarakat terhadap kerugian lahan yang dialami oleh masyarakat sekitar perusahaan tersebut, karena sejauh ini hanya 2 tuntutan masyarakat yang dipenuhi dari perusahaan, tidak usah berlarut -larut dalam penentuan sikap terkait kerugian yang dialami masyarakat tersebut,\" jelas Teguh.(777)